Dalam Modul 2 ini kita
akan mempelajari mengenai Akuntansi Manajemen
dan Sistem Pengendalian Manajemen Sektor
Publik.
Tujuan
pokok bahasan ini
adalah agar Anda mampu
memahami konsep Akuntansi
Manajemen dan Sistem
Pengendalian Manajemen
Sektor Publik dan
mampu membedakan cara
penerapan Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengendalian Manajemen pada organisasi bisnis dan
sektor publik.
Diharapkan setelah
mempelajari Modul 2 ini
Anda mampu menjelaskan Akuntansi
Manajemen dan Sistem
Pengendalian Manajemen Sektor Publik yang terdiri atas:
1.
proses perencanaan pada sektor publik;
2.
proses pengendalian pada sektor publik;
3.
peran akuntansi manajemen sektor publik;
4.
sistem pengendalian manajemen sektor publik.
PROSES
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA SEKTOR PUBLIK
A. PROSES PERENCANAAN PADA SEKTOR PUBLIK
Pada dasarnya
prinsip akuntansi manajemen
sektor publik tidak
banyak berbeda dengan prinsip
akuntansi manajemen yang
diterapkan swasta.
Prinsip-prinsip akuntansi manajemen
yang biasa digunakan
pada organisasi sektor swasta
seperti manajemen strategik
dan manajemen biaya
pada dasarnya dapat diterapkan
pada sektor publik.
Akan tetapi harus
diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik
dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor
swasta tidak dapat diadopsi secara
langsung tanpa modifikasi.
Fokus bahasan akuntansi manajemen pada
sektor publik adalah
mengenai peran akuntansi
sebagai penyedia informasi yang
digunakan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas
organisasi.
Akuntansi Manajemen
sektor publik berbeda
dengan akuntansi keuangan. Akuntansi
Manajemen Sektor Publik
terkait dengan pemberian informasi kepada
pihak intern organisasi
sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan
pelaporan dan pengkomunikasian informasi
kepada pihak eksternal organisasi.
Akuntansi manajemen cenderung
memberikan laporan yang bersifat
prospektif yaitu digunakan
untuk perencanaan di
masa yang akan datang,
sedangkan akuntansi keuangan
memberikan informasi laporan historis dan
retrospektif berupa laporan
kinerja masa lalu
dari suatu organisasi. Perencanaan
merupakan cara organisasi
menetapkan tujuan dan sasaran
organisasi. Perencanaan meliputi
aktivitas yang sifatnya
strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal
perencanaan organisasi, akuntansi
manajemen berperan dalam
memberikan informasi historis
dan prospektif untuk memfasilitasi
perencanaan. Proses perencanaan
juga melibatkan aspek perilaku
yaitu partisipasi dalam
pengembangan sistem
perencanaan, penetapan tujuan,
dan pemilihan alat-alat
yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian
tujuan.
Dalam organisasi
sektor publik, lingkungan
yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi
sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi
akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai
kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik
saat ini.
Sementara itu tingkat
ketidakpastian yang dihadapi sektor publik di masa mendatang akan semakin
tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi
yang merambah ke
seluruh sektor. Misalnya perkembangan internet
menyebabkan munculnya gagasan
dikembangkannya E-Government
di Indonesia termasuk
aplikasinya dalam bentuk
Sistem Informasi Manajemen Satu
Atap (SIMTAP) yang
telah diterapkan di beberapa
pemerintah daerah seperti
Takalar, dan Sidoarjo.
E-Government merupakan upaya untuk
memperbaiki proses dan
prosedur administrasi di pemerintahan dengan
menggunakan teknologi informasi
(internet) agar memberikan
kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada stakeholder-nya.
informasi akuntansi
sebagai alat perencanaan
pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:
1.
informasi yang sifatnya rutin;
2.
informasi kuantitatif/kualitatif;
3.
informasi yang disampaikan melalui saluran formal atau informal.
B. PROSES PENGENDALIAN PADA SEKTOR PUBLIK
Untuk menjamin
bahwa strategi untuk
mencapai tujuan organisasi dijalankan secara
ekonomis, efisien, dan
efektif, maka diperlukan
suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap
organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristiknya.
Organisasi bisnis
karena sifatnya profit oriented (berorientasi pada laba), maka alat
pengendaliannya lebih banyak
bertumpu pada mekanisme negosiasi, meskipun
bervariasi untuk tiap
organisasinya dan tingkatan manajemen. Pengendalian untuk
manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa sedangkan untuk
manajemen level atas lebih bersifat normatif.
Sementara itu
organisasi sektor publik
karena sifatnya yang
tidak mengejar laba serta
adanya pengaruh politik
yang besar, maka
alat pengendaliannya lebih banyak
berupa peraturan birokrasi.
Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas (value for money),
akuntansi manajemen memiliki
peran utama dalam pengendalian organisasi
yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan
kinerja terutama dalam ukuran moneter.
Fungsi Utama
Informasi Akuntansi pada
dasarnya adalah pengendalian. Informasi Akuntansi merupakan
alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi
memberikan informasi yang
bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya
dinyatakan dalam bentuk
ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan
pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang
pada akhirnya membentuk
gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan.
Sementara itu,
pengendalian organisasi adalah
terkait dengan
pengintegrasian aktivitas fungsional
ke dalam sistem
organisasi secara
keseluruhan. Pengendalian organisasi
diperlukan untuk menjamin
bahwa organisasi tidak menyimpang
dari tujuan dan
strategi organisasi yang
telah ditetapkan.
C. PROSES PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
MANAJERIAL ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Perencanaan dan
pengendalian pada dasarnya
merupakan dua sisi
mata uang, sehingga harus
dipertimbangkan secara bersama-sama.
Tanpa ada pengendalian, perencanaan
tidak akan berarti
karena tidak ada
follow-up, demikian sebaliknya. Perencanaan dan pengendalian merupakan
suatu proses yang membentuk suatu siklus sehingga satu tahap akan terkait
dengan tahap yang lain
dan terintegrasi di dalam suatu
organisasi. Jones dan
Pendlebury (1996) membagi proses
perencanaan dan pengendalian
manajerial pada organisasi sektor
publik menjadi lima tahap, yaitu:
1.
perencanaan tujuan & sasaran dasar;
2.
perencanaan operasional;
3.
penganggaran;
4.
pengendalian & pengukuran;
5.
pelaporan, analisis, dan umpan balik.
Proses
Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Proses Pengendalian
Manajemen pada organisasi
sektor publik dapat dilakukan dengan
saluran komunikasi formal
maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari
aktivitas.
1.
perumusan strategi;
2.
perencanaan strategik;
3.
penganggaran;
4.
operasional.
Struktur organisasi
harus sesuai dengan
desain sistem pengendalian manajemen, karena
sistem pengendalian manajemen
berfokus pada unit-unit organisasi sebagai
pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat
pertanggung-jawaban tersebut
merupakan basis perencanaan,
pengendalian, dan penilaian kinerja.
Manajemen Sumber Daya
Manusia harus dilakukan
sejak proses seleksi dan
rekruitmen, training, development,
dan promosi hingga pemberhentian karyawan.
Faktor lingkungan meliputi
kestabilan politik, ekonomi,
sosial, keamanan, dan sebagainya. Semua unsur tersebut hendaknya dapat
mendukung pelaksanaan strategi organisasi.
PERAN
AKUNTANSI MANAJEMEN DAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA SEKTOR PUBLIK
A. PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN PADA SEKTOR PUBLIK
Peran Akuntansi
Manajemen Sektor Publik
adalah memberikan informasi akuntansi
yang relevan dan
handal kepada manajer
untuk melaksanakan fungsi perencanaan
dan pengendalian organisasi.
Dalam organisasi sektor publik,
perencanaan dimulai sejak
dilakukannya perencanaan
strategik, sedangkan pengendalian
dilakukan terhadap pengendalian
tugas. Peran Akuntansi Manajemen dalam Organisasi Sektor Publik, adalah:
1. perencanaan strategik;
2. pemberian informasi biaya;
3. penilaian investasi;
4. penganggaran;
5. penentuan biaya layanan dan tarif pelayanan;
6. penilaian kinerja.
1.
Perencanaan Strategik
Akuntansi Manajemen
dibutuhkan sejak tahap
perencanaan strategik. Pada tahap
perencanaan strategik, manajemen
organisasi membuat alternatif
program yang dapat
mendukung strategi organisasi.
Program-program tersebut diseleksi dan
dipilih sesuai dengan
skala prioritas dan
sumber daya (resources) yang
dimiliki. Peran akuntansi
manajemen adalah memberikan informasi untuk
menentukan berapa biaya
program dan berapa
biaya suatu aktivitas
(task) sehingga berdasarkan
informasi akuntansi tersebut
manajer dapat menentukan berapa
anggaran yang dibutuhkan
dikaitkan dengan sumber daya yang
dimiliki.
2.
Pemberian Informasi Biaya
Biaya
dalam konteks sektor
publik dapat dikategorikan
menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Biaya Input.
Merupakan sumber daya
yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan.
Biaya input bisa
berupa tenaga kerja,
biaya bahan baku dan lainnya.
b. Biaya
Ouput. Merupakan Biaya yang
dikeluarkan untuk menghantarkan produk hingga
sampai ke pelanggan.
Pada organisasi sektor
publik output diukur dengan
berbagai cara tergantung
pada pelayanan yang dihasilkan. Misal
untuk perusahaan transportasi
massa, biaya dapat diukur berdasarkan biaya per penumpang.
c. Biaya Proses.
Merupakan biaya yang
dapat dipisahkan dari
fungsi organisasi. Biaya diukur
dengan mempertimbangkan fungsi
organisasi, misalnya biaya departemen produksi, personalia, dan
lainnya. Akuntansi Manajemen
Sektor Publik memiliki
peran yang strategis dalam perencanaan
finansial terkait dengan
identifikasi biaya-biaya yang terjadi.
Dalam hal ini akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan cost
accounting untuk pengambilan keputusan biaya.
3. Penilaian Investasi
Akuntansi Manajemen
dibutuhkan pada saat organisasi sektor
publik hendak melakukan investasi
yaitu untuk menilai
kelayakan investasi secara ekonomi dan
finansial. Akuntansi manajemen
diperlukan dalam penilaian investasi karena
untuk dapat menilai
investasi diperlukan identifikasi
biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Hal
tersebut penting untuk menghindari dilakukannya
investasi yang sebenarnya
tidak layak secara ekonomi
dan finansial. Dalam
penilaian suatu investasi,
faktor yang harus diperhatikan
oleh akuntansi manajemen
adalah tingkat diskonto, tingkat risiko,
ketidakpastian, dan sumber
pendanaan untuk investasi
yang akan dilakukan.
Penilaian Investasi
dalam organisasi publik
dilakukan dengan menggunakan analisis
biaya-manafaat (cost-benefit analysis).
Dalam praktiknya terdapat kesulitan
dalam menentukan biaya
dan manfaat dari suatu
investasi yang dilakukan.
Hal tersebut karena
biaya dan manfaat
yang harus dianalisis tidak
hanya dilihat dari
sisi finansialnya saja
tetapi harus mencakup biaya
dan manfaat sosial
yang akan terjadi
dari investasi atau proyek
yang diajukan. Menentukan
biaya sosial dan
manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan.
4 . Penganggaran
Sebagaimana telah
dijelaskan di muka
bahwa akuntansi manajemen memainkan peran
yang vital dalam
proses pemilihan program,
penentuan biaya program dan
penganggaran. Akuntansi manajemen
berbicara tentang perencanaan dan
pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah alat perencanaan dan
pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya
dengan penganggaran.
Akuntansi manajemen
berperan untuk memfasilitasi
terciptanya anggaran publik yang
efektif. Terkait dengan
tiga fungsi anggaran,
yaitu sebagai; alat alokasi
sumber daya publik,
alat distribusi, dan
alat stabilisasi, maka akuntansi
manajemen merupakan alat
yang vital dalam
proses mengalokasikan dan mendistribusikan
sumber dana publik secara ekonomis,
efisien, efektif, adil dan merata. Untuk mencapai hal tersebut harus didukung
dengan manajemen sumber
daya manusia yang
handal, jika tidak
akuntansi manajemen tidak akan
banyak bermanfaat, karena
akuntansi manajemen hanyalah
merupakan alat manajemen untuk perencanaan dan pengendalian.
5.
Penentuan Biaya Layanan dan Tarif Pelayanan
Akuntansi Manajemen
digunakan untuk menentukan
berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan
tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan
kepada pemakai jasa
pelayanan publik, termasuk
menghitung subsidi yang diberikan.
Tuntutan agar pemerintah
meningkatkan pelayanan dan keluhan
masyarakat akan besarnya
biaya pelayanan merupakan
suatu indikasi perlunya perbaikan
sistem akuntansi manajemen
di sektor publik. Masyarakat menghendaki
pemerintah memberikan pelayanan
yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus
merespon
keluhan, tuntutan, dan
keinginan masyarakat agar
kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan akan
meningkat.
6.
Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja merupakan bagian dari
sistem pengendalian. Penilaian kinerja
dilakukan untuk mengetahui
tingkat efisiensi dan
efektivitas organisasi dalam mencapai
tujuan yang telah
ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen
berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing
aktivitas yang dilakukan.
B. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Setiap
Organisasi baik publik
maupun swasta memiliki
tujuan yang hendak dicapai.
Untuk mencapai tujuan
organisasi tersebut diperlukan strategi yang
dijabarkan dalam bentuk
program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan
sistem pengendalian manajemen
untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi
organisasi secara efektif
dan efisien sehingga tujuan
organisasi dapat dicapai.
C. PERUMUSAN STRATEGI
Perumusan Strategi
merupakan proses penentuan
visi, misi, tujuan, sasaran, target,
arah dan kebijakan,
serta strategi organisasi.
Perumusan strategi merupakan tugas
dan tanggung jawab
manajemen puncak. Dalam organisasi pemerintah,
perumusan strategi dilakukan
oleh dewan legislatif yang hasilnya
berupa GBHN yang
menjadi acuan bagi
eksekutif di dalam bertindak.
Hasil perumusan
strategi lebih bersifat permanen dan berjangka panjang. Dalam suatu
organisasi baik swasta
maupun pemerintahan sangat
jarang dilakukan perubahan visi, misi, dan tujuan organisasi. Hal yang
sering adalah revisi strategi atau
adopsi strategi baru
untuk mewujudkan visi,
misi, dan tujuan yang telah
ditetapkan.
Salah satu
metode penentuan strategi
adalah dengan menggunakan analisis SWOT (Strenght, Weakness,
Opportunity, and Threat).
Analisis SWOT dikembangkan untuk
menganalisis dan mempertimbangkan faktor internal organisasi
yang menjadi kekuatan
dan kelemahan organisasi
dan memperhitungkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman.
Berdasarkan analisis SWOT tersebut
organisasi dapat menentukan
strategi yang terbaik untuk
mencapai tujuan organisasi.
Strategi perusahaan dapat
berubah atau mengalami revisi
jika terdapat perubahan lingkungan karena adanya ancaman (threat) dan
kesempatan (opportunity). Misalnya
adanya teknologi baru, peraturan pemerintah
baru, atau perubahan
lingkungan politik dan
ekonomi lokal maupun global.
Perencanaan strategik
harus didukung dengan
budaya organisasi yang kuat.
Kultur organisasi terkait
dengan lingkungan kerja
dan kesediaan anggota untuk
melakukan perubahan. Perencanaan
strategik harus diikuti dengan perubahan perilaku dan sikap
anggota organisasi untuk melaksanakan program-program secara
efektif dan efisien.
Program-progam yang sudah dirancang secara
baik dapat gagal
bila personal di
lapangan bertindak tidak sesuai dengan arah dan strategi.
1.
Penganggaran
Apabila
tahap perencanaan strategik
telah selesai dilakukan,
tahap berikutnya adalah menentukan
anggaran. Tahap penganggaran
dalam proses pengendalian manajemen
sektor publik merupakan
tahap yang dominan. Proses penganggaran
pada organisasi sektor
publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan
penganggaran di sektor swasta.
2.
Penilaian Kinerja
Tahap
akhir dari proses
pengendalian manajemen adalah
penilaian kinerja. Penilaian kinerja
merupakan bagian dari
proses pengendalian
manajemen yang dapat
digunakan sebagai alat
pengendalian. Pengendalian
manajemen melalui sistem
penilaian kinerja dilakukan
dengan cara menciptakan mekanisme
reward and punishment,
yang digunakan untuk mendorong pencapaian
strategi asalkan didukung
dengan manajemen kompensasi
(imbalan) yang memadai.
Pemberian imbalan
dapat berupa imbalan
finansial dan nonfinansial. Imbalan yang
sifatnya finansial, misalnya;
bonus, dan kenaikan
gaji tunjangan. Imbalan yang
bersifat non finansial
(psikologis dan sosial), misalnya; promosi
jabatan, penambahan tanggung
jawab dan kepercayaan, dan otonomi yang lebih besar.
Proses
pengendalian manajemen pada
organisasi sektor publik
dapat dilakukan dengan saluran
komunikasi formal maupun
informal. Saluran komunikasi
formal terdiri dari aktivitas:
a.
perumusan strategi;
b.
perencanaan strategik;
c.
penganggaran;
d.
operasional