KARTU SAKTI
PRESIDEN JOKOWI MENDIDIK MASYARAKAT UNTUK MENJADI PEMINTA
NONE
ABSTRAK
Kemiskinan menjadi akar dari berbagai masalah sosial. Dan program seperti
Kartu Indonesia Sehat (KIS) dilakukan demi mensejahterakan warga miskin. Salah
satu implementasi penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan
(PKH). Tahun ini ditingkatkan jumlah sasaran dan diintegrasikan program kartu
sakti. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kemiskinan secara
terfokus. Selain dengan Program Keluarga Harapan penanganan kemiskinan, juga
menyasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat perhatian
serius pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat
(KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Melalui program tersebut diharapkan
pada tahun 2019 jumlah kemiskinan di Indonesia turun menjadi 7 persen.
Namun pada kenyataannya program tersebut tidak jauh beda dengan Bantuan
Langsung Tunai atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di era SBY. Masih
banyak masalah turunan yang masih melekat dalam penyelenggaraan program
tersebut. Masalah yang sering terjadi diantaranya yaitu data yang tidak valid,
dan tidak tepat sasaran. Untuk itu penulis mengajak pembaca untuk menelaah
lebih dalam lagi permasalah yang ada dalam kartu sakti di era Jokowi-JK dan
bersama-sama mencari solusi untuk kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik.
Kata kunci :
Kartu Sakti, KIP, KIS, KKS.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Persoalan kemiskinan
bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Berbagai program pemerintah mulai
bergulir untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi angka kemiskinan.
Kebutuhan hidup dirasakan sulit terpenuhi bagi masyarakat miskin terutama di
kota dan desa terpencil. Program-program yang dilaksanakan pun belum tentu
dapat menyelesaikan permasalahan ini begitu saja. Bahkan terkadang program
tersebut menimbulkan permasalahan baru yang harus diselesaikan secepatnya.
Bantuan Langsung Tunai
(BLT) adalah suatu program bantuan yang dicanangkan pemerintah untuh rakyat
miskin di era SBY. Kenaikan harga bahan pokok di Indonesia membuat rakyat
miskin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena
mereka tidak bisa membeli bahan makanan dikarenakan harganya yang mahal. Hal
ini lah yang membuat pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada
rakyat miskin.
Tidak jauh beda dengan
kepemimpinan Bapak Jokowi-JK sekarang ini. Di era Jokowi-JK terlahirlah tiga
Kartu Sakti yaitu diantaranya KKS, KIP, dan
KIS. Di awal kepemimpinannya Jokowi-JK dihadang berbagai masalah ekonomi
yang sangat kompleks, dari kemiskinan yang semakin bertambah sampai
perekonomian dunia yang tidak stabil. Oleh Karena itu Kabinet kerja bentukan
Jokowi-JK memutuskan untuk mengurangi subsidi untuk masyarakat miskin (subsidi
BBM) yang berdampak pada kenaikan harga BBM dan mengakibatkan naiknya kebutuhan
pokok lainnya.
Menurut Presiden RI
Ke-7 tersebut Kartu Sakti miliknya lain dengan BLT ataupun BLSM. Hal itu
ditegaskan oleh MENSOS Khofifah Indarparawansa saat ditemui di Kantor Pos
Besar, Jl Lapangan Banteng Utara, Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014). Namun
pada kenyataanya Kartu Sakti tersebut adalah program lanjutan dari BLT di era
SBY, hanya saja beda tampilan dan beda nama menurut Mahadi Rahman (peneliti
AirMob). Pro Kontra yang terjadi karena Kartu Sakti tersebut membuat penulis
tertarik untuk menelaah lebih dalam lagi dengan menarik judul “KARTU
SAKTI PRESIDEN JOKOWI MENDIDIK MASYARAKAT UNTUK MENJADI PEMINTA” dengan
harapan pembaca menjadi lebih tahu perbadaan dan tujuan diadakanya program
Kartu Sakti tersebut.
B. Rumusan
Masalah
Dalam karya ilmiah ini penulis akan
membahas beberapa permasalahan yang diantaranya yaitu ;
1) Sejarah keluarnya bantuan tunai
untuk masyarakat miskin ?
2) Apa tujuan dikeluarkannya program
Kartu Sakti dan sejenisnya ?
3) Pengaruh apa yang akan terjadi di
lapisan masyarakat dengan adanya program Kartu Sakti Jokowi ?
C.
Tujuan Penulisan
Dalam karya ilmiah ini penulis
mempunyai tujuan :
1) Untuk mengetahui asal-usul atau
sejarah tercetusnya bantuan langsung tunai untuk rakyat miskin.
2) Untuk mengetahui tujuan
dikeluarkanya program Kartu Sakti di era kepemimpinan Jokowi-JK.
3) Untuk mengetahui dampak positif
negatif dari program Kartu Sakti di era Jokowi-JK.
PEMBAHASAN
A.
Sejarah Lahirnya Bantuan Untuk
Rakyat Miskin
Presiden Lula memberikan pidato
kepada penerima bantuan langsung tunai pertama di dunia, Bolsa Familia, di
Diadema, Brazil. Bantuan langsung tunai pertama kali diciptakan di Brazil pada
tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia.
Program ini sifatnya adalah bantuan langsung tunai bersyarat yang diprakarsai
oleh Luiz Inácio Lula da Silva, presiden Brazil ke-35. Bolsa Familia masih bertahan
hingga saat ini sebagai bantuan langsung tunai bersyarat terbesar di dunia, dan
telah berhasil menolong sekitar 26 persen penduduk miskin di Brazil hingga
tahun 2011, sehingga program ini ditiru negara-negara lain. (Wikipedia.org)
Seakan
bercermin kepada Negara Brazil, Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan
harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini
dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang
dari kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut,
diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi
telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga
tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga
minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan pokok pun ikut naik.
Demi
menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah
memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya di tahun
2005. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo
Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden
Indonesia di tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12,
diadakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun
2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena
harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun
2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir,
di tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru:
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama
seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8
triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu
rupiah per bulannya.
Selain
program BLT tak bersyarat, pemerintah juga menyelenggarakan program BLT
bersyarat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program
bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya
dan melakukan cek kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah
keluarga miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun, atau ibu yang
sedang hamil pada saat mendaftar. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga
pendaftar selama enam tahun. Program ini menargetkan sekitar 2,4 juta keluarga
miskin, dan telah diberikan ke 20 provinsi, 86 daerah, dan 739 sub daerah
dengan jumlah telah menyentuh 816.000 keluarga miskin. (Kompas.com)
B.
Mekanisme penyaluran BLT di
Indonesia
Tahapan
pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari
sosialisasi, verifikasi data nama nominasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan
diberikan bantuan, pembagian kartu BLT, pencairan dana, dan terakhir pembuatan
laporan dan evaluasi. Mekanisme pembagian BLT yang terstruktur baru
diberlakukan pada tahun 2008, dan mekanisme ini tetap digunakan pada tahun
2013. Tetapi di tahun 2013 penyelenggaran BLT tidak lagi menggunakan kartu,
melainkan langsung dengan kartu penerima beras miskin (raskin).
Sosialisasi
dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dan Departemen Sosial
bersama dengan elemen masyarakat lainnya seperti kepala pemerintah di
daerah-daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Setelah nama dan alamat para nominasi penerima BLT terdaftar, selanjutnya data
dikirimkan ke PT Pos Indonesia untuk diproses. Selesai diproses, kartu penerima
BLT dicetak dengan tandatangan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya kartu-kartu
tersebut dikirim kembali ke kantor kelurahan masing-masing untuk dicek, setelah
itu baru dibagikan. Kartu yang telah dimiliki dapat digunakan untuk meminta
pencairan dana BLT di Kantor Pos atau di tempat-tempat tertentu sesuai jadwal
masing-masing. Jika kartu BLT hilang atau data tidak sesuai, warga tetap bisa
meminta dengan bukti berupa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat
Izin Mengemudi, atau Surat Keterangan dari Kelurahan. Tetapi kartu asli tanda
terima BLT tetap tidak bisa diganti. Terakhir, BLT yang telah berjalan tiap
bulannya akan dievaluasi dan diperiksa oleh tim khusus dan hasil laporannya
dikirim ke Departemen Sosial. Alur sederhana pembagian BLT di tahun 2008 dan
2013. Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya
dimulai dari sosialisasi, verifikasi data daftar nama nominasi penerima BLT,
pembagian kupon BLT, pencairan dana, dan terakhir pembuatan laporan evaluatif.
C.
BLT di era Jokowi-JK dan Manfaatnya
Dengan
didampingi oleh Ibu Negara Iriana, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan
Puan Maharani, Menag Lukman Hakim Saifudin, Mensos Khofifah Indar Prawansa,
Menteri BUMN Rini Soemarno, pada Senin (3/11) Presdien Jokowi meluncurkan tiga
kartu sakti di Kantor Pos Besar jalan lapangan Banteng Jakpus. Tiga kartu sakti
andalan presidien adalah. Kartu Indonesia Sehat (KIS),. Kartu Indonesia Pintar
(KIP) dan. Kartu Keluarga Sehat (KKS). Ketiga kartu tersebut mempunyai fungsi
dan tujuan yang berbeda-beda, diantaranya :
1) Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Tujuan; bantuan bidang kesehatan.
Sasaran; 88,1 juta jiwa warga miskin.
Kategori Penerima; keluarga miskin dan rentan miskin,
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKKS), bayi baru lahir, serta anggota
JKN, pemegang nantinya mendapatkan edukasi pencegahan penyakit. KIS adalah
program, BPJS kesehatan sebagai badan pelaksanaan program.
Nilai Bantuan; premi BPJS Rp. 19.225/orang.
Sumber Dana; anggaran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan tahun ini, Rp. 20 trilliun.
Fungsi; sebagai kartu asuransi. Kartu Askes, Jamksemas, Kartu
JKN-BPJS Kesehatan, KJS, dan e-ID tetap berlaku.
Penanggung Jawab; Menkes Nila F Moeloek.
Kendala; permasalahan yang kemungkinan timbul adalah keterbatasan
tenaga dan ruangan medis di rumah sakit. Berbagai keterbatasan pelayanan itu
akan diselesaikan seiring dengan pelaksanaan program. Pada awal program pasti
ada masalah, tetapi diharapkan bisa diatasi secara bertahap, yang terpenting,
tahap awal, masyarakat mudah mengakses pelayanan kesehatan.
2) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Tujuan; bantuan bidang pendidikan.
Kategori Penerima/Sasaran; 24 juta anak miskin penerima BSM dan
anak putus sekolah.
Tahap Pertama; untuk 18 provinsi dengan jumlah sasaran 152.434 anak/siswa.
Mekanisme Pencairan; cair tiap tri wulan. Pencairan
dilakukan di bank atau outlet yang ditunjuk oleh Bank Mandiri.
Nilai Bantuan; untuk SD Rp. 240rb/tahun, untuk SMP Rp. 750rb/tahun, untuk
SMA Rp. 1juta/tahun.
Penyaluran; langsung lewat keluarga, tidak lewat sekolah, sehingga bisa
langsung menjangkau ke sasaran anak putus sekolah.
Penanggung Jawab; Mendikbud Anis Baswedan. Program KIP
merupakan pengganti Bantuan Siswa Miskin (BSM). Perbedannya terletak pada
sasaran dari program ini adalah semua anak Indonesia usia sekolah 7-18 tahun
dari keluarga kurang mampu dan rentan miskin. Semua tanpa kecuali, baik yang
sudah terdaftar di sekolah maupun belum. Hal itu yang membedakan KIP dengan BSM
yang hanya diberikan ketika anak bersekolah. Perubahan sasaran diharapkan bisa
memancing anak-anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan, baik di
sekolah formal maupun informal.
3) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Tujuan; bantuan bagi keluarga kurang mampu.
Sasaran; tahap pertama untuk 1,289 juta masayarakat miskin.
Kategori Penerima; rumah tangga miskin dan dan
menayandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), meliputi gelandangan, penghuni
panti asuhan, panti jompo, dan panti-panti sosial lainnya.
Sumber Dana; Rp. 6,44 trilliun dari Bantuan Sosial Kementerian Sosial.
Setiap keluarga mendapatkan bantuan Rp. 200rb/bulan.
Penyaluran; lewat program simpanan keluarga sejahtera (PSKS). Pertama,
dalam bentuk Giropos bagi 14,5 juta kepala keluarga melalu PT. Pos (persero).
Kedua, lewat Mandiri e-Cash sebanyak 1 juta keluarga. Penerima juga menapatkan
kartu HP.
Masa Pencairan; untuk dana program simpanan keluarga
sejahtera (PSKS) per November 2014. Untuk pencarian via Giropos sesuai jadwal
Satgas PSKS Pos Indonesia. Untuk pencairan Mandiri e-Cash, penerima menukar KPS
dengan KKS, Sim Card (kartu HP), dan KIP di tempat yang sudah ditentukan yakni
melalui kantor Pos Bayar. Kepada petugas pencocokan, penerima juga harus
menunjukkan KKS, Kartu HP dan Kartu Identitas asli.
Penanggunng Jawab; Mensos Khofifah Indar Prawansa.
(Kompasiana.com)
D. Permasalahan
yang timbul
Secara umum,
permasalahan yang timbul tidak jauh beda dengan BLT di era SBY yaitu terkait
sasaran atau kategori penerima yang salah sasaran. Sering terjadi dilemma
berkepanjangan masalah Sumber data base dari mana yang akan digunakan oleh
masing-masing kementerian untuk menentukan siapa yang layak dan siapa yang
tidak. Apakah dari BPS, lembaga survey independen yang ditunjuk pemerintah atau
mengambil data langsung ke pemerintah desa/kelurahan di daerah.
Secara finansial,
bagi-bagi kartu sakti ini bukan masalah yang besar bagi pemerintahan Jokowi-JK,
sebab dengan menaikkan harga BBM secepatnya, permasalahan keuangan sudah bisa
teratasi. Justru yang mugkin timbul dari acara bagi-bagi kartu ini adalah
permasalahan sosial yang cukup pelik, sebab pembagian kartu ini bisa
menimbulkan polemik di tingkat bawah, mulai dari kecemburuan sosial antar warga
hingga chaos di tingkat warga dengan menyalahkan para ketua RT/RW, kepala desa
/ kepala kelurahan dan perangkatnya seperti yang pernah terjadi saat SBY
membagi-bagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Masih segar di ingatan
kita, bagaimana dulu ada sebagaian warga yang berdemo, merusak kantor kepala
desa, mengintimidasi kepala kelurahan, kepala desa, perangkat desa dan para
ketua RT/RW yang dituduh telah berbuat tidak adil dalam menentukan siapa yang
berhak dan siapa yang tidak berhak menerima. Sementara pihak-pihak yang
diintimidasi sendiri tidak tahu menahu mekanisme penentuan sasaran karena
pemerintah pusat hanya mengambil data dari hasil sensus BPS beberapa tahun sebelumnya.
Kala itu, banyak para
ketua RT/RW yang mendadak mengundurkan diri dengan menyerahkan stempel RT/RW
kepada kepala desa / kepala kelurahan gara-gara tidak kuat mendapat tekanan
dari warganya yang tidak mendapatkan BLT. Semoga pemerintah pusat nantinya
lebih memikirkan mekanisme terbaik yang paling aman dan minim permasalahan
sekaligus memperhatikan nasib parangkat di tingkat paling bawah, seperti kepala
desa / kepala kelurahan, perangkat desa dan para ketua RT/RW yang langsung
bersinggungan dengan warganya, utamanya yang berkaitan dengan jaminan keamanan
saat terjadi permsalahan yang diakibatkan dari adanya bagi-bagi kartu sakti.
E. Dampak
positif dan negative
Dampak positif
Menurut Gubernur BI
Agus Martowardojo, Kamis 20 November 2014, mengatakan bahwa program Kartu Sakti
ini berdampak positif pada meningkatkan rekening uang elektronik, atau e-money
hingga empat kali lipat. "Dengan berbekal perangkat telekomunikasi
bergerak (mobile), masyarakat unbanked akan mudah dan aman terhubung dengan
layanan keuangan formal,". Dalam sepuluh tahun ke depan, LKD (Layanan
Keuangan Digital) ditargetkan akan meningkatkan jumlah anggotanya hingga dua
kali lipat.
Dengan perluasan agen
LKD dan sinergi dengan program bantuan pemerintah, rekening uang elektronik
teregistrasi akan naik hingga empat kali lipat dari saat ini. Saat ini, LKD
hanya menjangkau 20 persen penduduk biasa. Selain itu, BI mengapresiasi langkah
pemerintah dalam memberikan bantuan tunai Program Simpanan Keluarga Sejahtera
(PSKS) melalui rekening elektronik dalam Kartu Keluarga Sejahtera yang
diluncurkan pada awal November 2014 lalu. Langkah tersebut. dinilai sebagai
salah satu terobosan dalam mendorong penggunaan digital payment. Kebijakan ini
merupakan terobosan besar dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi
perekonomian, sekaligus merangkul masyarakat yang terhubung dengan layanan
keuangan formal.
BI memang mendorong
penggunaan transaksi non tunai. Dalam kerangka keuangan inklusif, penggunaan
pembayaran dengan uang elektronik menjadi batu pijakan pertama untuk
menghubungkan masyarakat yang tidak terjamah perbankan dengan sistem keuangan
formal. Hal ini menjadi kritikal untuk membuka akses layanan keuangan formal
kepada masyarakat lapisan terbawah yang tidak mengenal layanan perbankan.
Dampak negatif
Pengamat Ekonomi
Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono berpendapat program kartu sakti
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hanya akan menambah jumlah
pengangguran di Indonesia. Tony yang juga Komisaris Bank Permata menilai
pemberian dana bantuan langsung sebagai kompensasi naiknya harga bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi hanya membuat masyarakat malas bekerja.“Kebijakan yang
sama pernah dilakukan Pemerintah Yunani, dan hasilnya angka pengangguran disana
naik 27 persen," ujar Tony di Jakarta, Rabu (12/11).
Berbagai kalangan
setuju subsidi BBM diturunkan dan dialokasikan ke anggaran sosial lainnya,
namun jangan sampai hal tersebut membuat masyarakat Indonesia tidak produktif.
Sebab pada hakekatnya pengalokasian dana subsidi BBM ke sektor lain untuk meningkatkan daya beli masyarakat bukan
malah memanjakan masyarakat dan membiarkan masyarakat terus-terusan mengemis
kepada pemerintah saat terjadi krisis. Selain menambah penganguran dan membuat
masyarakat Indonesia menjadi malas, program Kartu Sakti tersebut juga menambah
masalah lama yang tak pernah terselesaikan. Yaitu terjadinya kasus korupsi
dengan modus penggandaan data penerima Kartu Sakti seperti yang terjadi di
kecamatan larangan baru-baru ini.
PENUTUP
Kesimpulan
"Program BLT atau
Kartu Sakti (KIP,KIS,KSS) mendidik mental masyarakat menjadi pengemis,".
Mungkin pernyataan tersebut sudah cukup jelas untuk mewakili keadaan masyarakat
sekarang ini. Tujuan Pemerintah mengeluarkan program BLT ataupun Kartu Sakti
Presiden Jokowi sejatinya adalah untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin yang
lebih layak dan membuktikan bahwa pemerintah tidak pangku tangan dalam hal
penanganan masalah kemiskinan. Namun pada prakteknya, program tersebut belum
sepenuhnya membantu mengentaskan masalah kemiskinan di Negara kita ini. Bedasarkan
fakta yang didapat di lapangan kebijakan tersebut terbukti bahwa program Kartu
Sakti yang dikelurkan Presiden Jokowi kurang efektif dan hanya membuat
masyarakat menjadi malas untuk bekerja.
Secara konseptual
bantuan langsung untuk rakyat miskin (Kartu Sakti) jelas tidak feasible untuk
dilaksanakan karena banyak mengandung kelemahan fundamental. Kartu sakti dan
sejenisnyapun hanya sekedar memenuhi kebutuhan sesaat, karena dana tidak
dipakai untuk kebutuhan produktif sehinga tidak berkelanjutan. Oleh karena itu
Pemerintah disarankan untuk meninjau ulang konsep dari program Kartu Sakti
tersebut agar uang Negara tidak terbuang sia-sia.
Saran
Dari data yang di kumpulkan, penulis
mempunyai beberapa alternatif kebijakan antara lain sebagai berikut:
1.
Seharusnya
pemerintah lebih memilih proyek padat
karya untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
2.
Pemberian
kredit usaha kepada masyarakat
miskin tanpa bunga yang disertai dengan pengawasan
dalam penggunaannya serta pembimbingan dalam hal melakukan usaha.
3.
Membuat
kebijakan yang lebih bersentuhan dengan masyarakat, misalnya penyediaan pendidikan dengan murah dan kesehatan yang terjangkau tanpa syarat
dan tanpa birokrasi yang bebelit-belit.
4.
Kebijakan
program pasar murah setiap minggunya
yang diperuntukan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.
5.
Memberikan
pelatihan keterampilan kepada
kelompok masyarakat miskin agar mampu membuka usaha sendiri serta pemberian
modal usaha dengan sistem bagi hasil.
Jika
semua poin diatas bisa dilaksanakan, dan pemerintah bisa lebih pintar dalam
mengalokasikan dana subsidi untuk rakyat maka penulis berkeyakinan bahwa perekonomian
Indonesia akan menjadi lebih baik lagi, angka kemiskinan menurun, dan juga
angka pengangguran berkurang.
DAFTAR PUSTAKA
Banawiratma,J.B. “Berteologi
Sosial Lintas Ilmu; Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman”. Jogjakarta.
Kanisius, 1993.
“Dampak Psikososial Bantuan Langsung
Tunai (BLT)” Artikel diambil dari internet pada 14 August 2015
melalui : http://www.sinar-harapan.co.id/203/makalah-essai/2007.
Indra J. Pilliang, “Bantuan Langsung Tunai (BLT), Gratis Namun Dilematis”. Artikel
diambil dari internet pada 14 Agustus 2015 melalui : http://fenomenabltbagimasyarakatmiskin.blogspot.com/.
“Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Pro
Rakyat”, Artikel
diambil dari internet pada 14 Agustus 2015 melalui : http://www.forumteologi.org/2836/blt-kemiskinan/2008.
Triawan, aldi. 2012. Bantuan langsung tunai. Artikel diambil
dari internet pada 14 Agustus 2015 melalui: http://aldi-triawan.blogspot.com/2012/04/bantuan-langsung-tunai-blt.html.
“sisi
negative bantuan langsung tunai”. Artikel diambil dari internet
pada 15 Agustus 2015 melalui : http://pinterdw.blogspot.com/2012/03/sisi-negatif-bantuan-langsung-tunai.html.
“FENOMENA
BLT BAGI MASYARAKAT MISKIN”. Artikel diambil dari internet pada 15
Agustus 2015 melalui : http://fenomenabltbagimasyarakatmiskin.blogspot.com/.
“kartu
Sakti JOKOWI Bisa Timbulkan Masalah Baru”. Artikel diambil
dari internet pada 15 Agustus 2015 melalui : http://www.kompasiana.com/abd.ghofaralamin/kartu-sakti-jokowi-bisa-timbulkan-masalah-baru_54f3f4047455139d2b6c8235.
“JOKOWI
Luncurkan KIS, KIP, KSS “.Artikel diambil dari internet pada 16
Agustus 2015 melalui : http://www.jambiekspres.co.id/berita-18949-jokowi-luncurkan-kis-kip-kks.html.
“Cara
Mendapatkan Kartu Sakti Presiden”. Artikel diambil dari internet pada 16 Agustus 2015 melalui : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/15402841/Ini.Cara.Mendapatkan.Kartu.Sakti.Presiden.Jokowi.
“Ketidak
Efektifan dan Efesiensi BLT”. Artikel diambil dari internet pada 16
Agustus 2015 melalui : http://kholidaaisyah.blogspot.com/2014/01/bantuan-langsung-tunai-blt.html.
“Pengaruh
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kondisi Ekonomi Sosial Masyarakat”. Artikel
diambil dari internet pada 16 Agustus 2015 melalui : http://uttyutty.blogspot.com/2009/11/karya-ilmiah.html.
“Analisis
Opini Publik Terhadap BLT”. Artikel diambil dari internet pada 18
Agustus 2015 melalui : http://makalahdede008ip.blogspot.com/2013/01/makalah-opini-publik-blt.html.
“Trio
KIP, KIS, KSS Beda Dibanding BLT di Era SBY”. Artikel diambil
dari internet pada 18 Agustus 2015 melalui : http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/03/313704/trio-kip-kis-kks-beda-dibanding-blt-era-sby.
“Kartu
Sakti JOKOWI-JK Lanjutan Program Terdahulu”. Artikel diambil
dari internet pada 19 Agustus 2015 melalui
: http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/menko-pmk-kartu-sakti-jokowi-jk-lanjutkan-program-terdahulu.
“Mengenal
Lebih Jauh Kartu Sakti JOKOWI”. Artikel diambil dari internet
pada 19 Agustus 2015 melalui: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/04/314200/mengenal-lebih-jauh-kartu-sakti-jokowi.
