CONTOH KARIL UT ( MENERIMA JASA PEMBUATAN KARIL 081902465337 )

KARTU SAKTI PRESIDEN JOKOWI MENDIDIK MASYARAKAT UNTUK MENJADI PEMINTA

 

NONE

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi akar dari berbagai masalah sosial. Dan program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dilakukan demi mensejahterakan warga miskin. Salah satu implementasi penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun ini ditingkatkan jumlah sasaran dan diintegrasikan program kartu sakti. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kemiskinan secara terfokus. Selain dengan Program Keluarga Harapan penanganan kemiskinan, juga menyasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat perhatian serius pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Melalui program tersebut diharapkan pada tahun 2019 jumlah kemiskinan di Indonesia turun menjadi 7 persen.

Namun pada kenyataannya program tersebut tidak jauh beda dengan Bantuan Langsung Tunai atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di era SBY. Masih banyak masalah turunan yang masih melekat dalam penyelenggaraan program tersebut. Masalah yang sering terjadi diantaranya yaitu data yang tidak valid, dan tidak tepat sasaran. Untuk itu penulis mengajak pembaca untuk menelaah lebih dalam lagi permasalah yang ada dalam kartu sakti di era Jokowi-JK dan bersama-sama mencari solusi untuk kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik.

Kata kunci : Kartu Sakti, KIP, KIS, KKS.

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Persoalan kemiskinan bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Berbagai program pemerintah mulai bergulir untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi angka kemiskinan. Kebutuhan hidup dirasakan sulit terpenuhi bagi masyarakat miskin terutama di kota dan desa terpencil. Program-program yang dilaksanakan pun belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan ini begitu saja. Bahkan terkadang program tersebut menimbulkan permasalahan baru yang harus diselesaikan secepatnya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah suatu program bantuan yang dicanangkan pemerintah untuh rakyat miskin di era SBY. Kenaikan harga bahan pokok di Indonesia membuat rakyat miskin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena mereka tidak bisa membeli bahan makanan dikarenakan harganya yang mahal. Hal ini lah yang membuat pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin.

Tidak jauh beda dengan kepemimpinan Bapak Jokowi-JK sekarang ini. Di era Jokowi-JK terlahirlah tiga Kartu Sakti yaitu diantaranya KKS, KIP, dan  KIS. Di awal kepemimpinannya Jokowi-JK dihadang berbagai masalah ekonomi yang sangat kompleks, dari kemiskinan yang semakin bertambah sampai perekonomian dunia yang tidak stabil. Oleh Karena itu Kabinet kerja bentukan Jokowi-JK memutuskan untuk mengurangi subsidi untuk masyarakat miskin (subsidi BBM) yang berdampak pada kenaikan harga BBM dan mengakibatkan naiknya kebutuhan pokok lainnya.

Menurut Presiden RI Ke-7 tersebut Kartu Sakti miliknya lain dengan BLT ataupun BLSM. Hal itu ditegaskan oleh MENSOS Khofifah Indarparawansa saat ditemui di Kantor Pos Besar, Jl Lapangan Banteng Utara, Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014). Namun pada kenyataanya Kartu Sakti tersebut adalah program lanjutan dari BLT di era SBY, hanya saja beda tampilan dan beda nama menurut Mahadi Rahman (peneliti AirMob). Pro Kontra yang terjadi karena Kartu Sakti tersebut membuat penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam lagi dengan menarik judul “KARTU SAKTI PRESIDEN JOKOWI MENDIDIK MASYARAKAT UNTUK MENJADI PEMINTA” dengan harapan pembaca menjadi lebih tahu perbadaan dan tujuan diadakanya program Kartu Sakti tersebut.

B.     Rumusan Masalah

Dalam karya ilmiah ini penulis akan membahas beberapa permasalahan yang diantaranya yaitu ;

1)      Sejarah keluarnya bantuan tunai untuk masyarakat miskin ?

2)      Apa tujuan dikeluarkannya program Kartu Sakti dan sejenisnya ?

3)      Pengaruh apa yang akan terjadi di lapisan masyarakat dengan adanya program Kartu Sakti Jokowi ?

C.    Tujuan Penulisan

Dalam karya ilmiah ini penulis mempunyai tujuan :

1)      Untuk mengetahui asal-usul atau sejarah tercetusnya bantuan langsung tunai untuk rakyat miskin.

2)      Untuk mengetahui tujuan dikeluarkanya program Kartu Sakti di era kepemimpinan Jokowi-JK.

3)      Untuk mengetahui dampak positif negatif dari program Kartu Sakti di era Jokowi-JK.

PEMBAHASAN

A.    Sejarah Lahirnya Bantuan Untuk Rakyat Miskin

Presiden Lula memberikan pidato kepada penerima bantuan langsung tunai pertama di dunia, Bolsa Familia, di Diadema, Brazil. Bantuan langsung tunai pertama kali diciptakan di Brazil pada tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia. Program ini sifatnya adalah bantuan langsung tunai bersyarat yang diprakarsai oleh Luiz Inácio Lula da Silva, presiden Brazil ke-35. Bolsa Familia masih bertahan hingga saat ini sebagai bantuan langsung tunai bersyarat terbesar di dunia, dan telah berhasil menolong sekitar 26 persen penduduk miskin di Brazil hingga tahun 2011, sehingga program ini ditiru negara-negara lain. (Wikipedia.org)

Seakan bercermin kepada Negara Brazil, Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan pokok pun ikut naik.

Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya di tahun 2005. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia di tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, diadakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir, di tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya.

Selain program BLT tak bersyarat, pemerintah juga menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan melakukan cek kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah keluarga miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun, atau ibu yang sedang hamil pada saat mendaftar. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftar selama enam tahun. Program ini menargetkan sekitar 2,4 juta keluarga miskin, dan telah diberikan ke 20 provinsi, 86 daerah, dan 739 sub daerah dengan jumlah telah menyentuh 816.000 keluarga miskin. (Kompas.com)

B.     Mekanisme penyaluran BLT di Indonesia

Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data nama nominasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan diberikan bantuan, pembagian kartu BLT, pencairan dana, dan terakhir pembuatan laporan dan evaluasi. Mekanisme pembagian BLT yang terstruktur baru diberlakukan pada tahun 2008, dan mekanisme ini tetap digunakan pada tahun 2013. Tetapi di tahun 2013 penyelenggaran BLT tidak lagi menggunakan kartu, melainkan langsung dengan kartu penerima beras miskin (raskin).

Sosialisasi dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dan Departemen Sosial bersama dengan elemen masyarakat lainnya seperti kepala pemerintah di daerah-daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Setelah nama dan alamat para nominasi penerima BLT terdaftar, selanjutnya data dikirimkan ke PT Pos Indonesia untuk diproses. Selesai diproses, kartu penerima BLT dicetak dengan tandatangan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya kartu-kartu tersebut dikirim kembali ke kantor kelurahan masing-masing untuk dicek, setelah itu baru dibagikan. Kartu yang telah dimiliki dapat digunakan untuk meminta pencairan dana BLT di Kantor Pos atau di tempat-tempat tertentu sesuai jadwal masing-masing. Jika kartu BLT hilang atau data tidak sesuai, warga tetap bisa meminta dengan bukti berupa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Surat Keterangan dari Kelurahan. Tetapi kartu asli tanda terima BLT tetap tidak bisa diganti. Terakhir, BLT yang telah berjalan tiap bulannya akan dievaluasi dan diperiksa oleh tim khusus dan hasil laporannya dikirim ke Departemen Sosial. Alur sederhana pembagian BLT di tahun 2008 dan 2013. Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data daftar nama nominasi penerima BLT, pembagian kupon BLT, pencairan dana, dan terakhir pembuatan laporan evaluatif.

C.    BLT di era Jokowi-JK dan Manfaatnya

Dengan didampingi oleh Ibu Negara Iriana, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menag Lukman Hakim Saifudin, Mensos Khofifah Indar Prawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, pada Senin (3/11) Presdien Jokowi meluncurkan tiga kartu sakti di Kantor Pos Besar jalan lapangan Banteng Jakpus. Tiga kartu sakti andalan presidien adalah. Kartu Indonesia Sehat (KIS),. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan. Kartu Keluarga Sehat (KKS). Ketiga kartu tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, diantaranya :

1)      Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Tujuan; bantuan bidang kesehatan.

Sasaran; 88,1 juta jiwa warga miskin.

Kategori Penerima; keluarga miskin dan rentan miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKKS), bayi baru lahir, serta anggota JKN, pemegang nantinya mendapatkan edukasi pencegahan penyakit. KIS adalah program, BPJS kesehatan sebagai badan pelaksanaan program.

Nilai Bantuan; premi BPJS Rp. 19.225/orang.

Sumber Dana; anggaran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun ini, Rp. 20 trilliun.

Fungsi; sebagai kartu asuransi. Kartu Askes, Jamksemas, Kartu JKN-BPJS Kesehatan, KJS, dan e-ID tetap berlaku.

Penanggung Jawab; Menkes Nila F Moeloek.

Kendala; permasalahan yang kemungkinan timbul adalah keterbatasan tenaga dan ruangan medis di rumah sakit. Berbagai keterbatasan pelayanan itu akan diselesaikan seiring dengan pelaksanaan program. Pada awal program pasti ada masalah, tetapi diharapkan bisa diatasi secara bertahap, yang terpenting, tahap awal, masyarakat mudah mengakses pelayanan kesehatan.

2)      Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Tujuan; bantuan bidang pendidikan.

Kategori Penerima/Sasaran; 24 juta anak miskin penerima BSM dan anak putus sekolah.

Tahap Pertama; untuk 18 provinsi dengan jumlah sasaran 152.434 anak/siswa.

Mekanisme Pencairan; cair tiap tri wulan. Pencairan dilakukan di bank atau outlet yang ditunjuk oleh Bank Mandiri.

Nilai Bantuan; untuk SD Rp. 240rb/tahun, untuk SMP Rp. 750rb/tahun, untuk SMA Rp. 1juta/tahun.

Penyaluran; langsung lewat keluarga, tidak lewat sekolah, sehingga bisa langsung menjangkau ke sasaran anak putus sekolah.

Penanggung Jawab; Mendikbud Anis Baswedan. Program KIP merupakan pengganti Bantuan Siswa Miskin (BSM). Perbedannya terletak pada sasaran dari program ini adalah semua anak Indonesia usia sekolah 7-18 tahun dari keluarga kurang mampu dan rentan miskin. Semua tanpa kecuali, baik yang sudah terdaftar di sekolah maupun belum. Hal itu yang membedakan KIP dengan BSM yang hanya diberikan ketika anak bersekolah. Perubahan sasaran diharapkan bisa memancing anak-anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan, baik di sekolah formal maupun informal.

3)      Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Tujuan; bantuan bagi keluarga kurang mampu.

Sasaran; tahap pertama untuk 1,289 juta masayarakat miskin.

Kategori Penerima; rumah tangga miskin dan dan menayandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), meliputi gelandangan, penghuni panti asuhan, panti jompo, dan panti-panti sosial lainnya.

Sumber Dana; Rp. 6,44 trilliun dari Bantuan Sosial Kementerian Sosial. Setiap keluarga mendapatkan bantuan Rp. 200rb/bulan.

Penyaluran; lewat program simpanan keluarga sejahtera (PSKS). Pertama, dalam bentuk Giropos bagi 14,5 juta kepala keluarga melalu PT. Pos (persero). Kedua, lewat Mandiri e-Cash sebanyak 1 juta keluarga. Penerima juga menapatkan kartu HP.

Masa Pencairan; untuk dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) per November 2014. Untuk pencarian via Giropos sesuai jadwal Satgas PSKS Pos Indonesia. Untuk pencairan Mandiri e-Cash, penerima menukar KPS dengan KKS, Sim Card (kartu HP), dan KIP di tempat yang sudah ditentukan yakni melalui kantor Pos Bayar. Kepada petugas pencocokan, penerima juga harus menunjukkan KKS, Kartu HP dan Kartu Identitas asli.

Penanggunng Jawab; Mensos Khofifah Indar Prawansa.

(Kompasiana.com)

D.    Permasalahan yang timbul

Secara umum, permasalahan yang timbul tidak jauh beda dengan BLT di era SBY yaitu terkait sasaran atau kategori penerima yang salah sasaran. Sering terjadi dilemma berkepanjangan masalah Sumber data base dari mana yang akan digunakan oleh masing-masing kementerian untuk menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak. Apakah dari BPS, lembaga survey independen yang ditunjuk pemerintah atau mengambil data langsung ke pemerintah desa/kelurahan di daerah.

Secara finansial, bagi-bagi kartu sakti ini bukan masalah yang besar bagi pemerintahan Jokowi-JK, sebab dengan menaikkan harga BBM secepatnya, permasalahan keuangan sudah bisa teratasi. Justru yang mugkin timbul dari acara bagi-bagi kartu ini adalah permasalahan sosial yang cukup pelik, sebab pembagian kartu ini bisa menimbulkan polemik di tingkat bawah, mulai dari kecemburuan sosial antar warga hingga chaos di tingkat warga dengan menyalahkan para ketua RT/RW, kepala desa / kepala kelurahan dan perangkatnya seperti yang pernah terjadi saat SBY membagi-bagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Masih segar di ingatan kita, bagaimana dulu ada sebagaian warga yang berdemo, merusak kantor kepala desa, mengintimidasi kepala kelurahan, kepala desa, perangkat desa dan para ketua RT/RW yang dituduh telah berbuat tidak adil dalam menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima. Sementara pihak-pihak yang diintimidasi sendiri tidak tahu menahu mekanisme penentuan sasaran karena pemerintah pusat hanya mengambil data dari hasil sensus BPS beberapa tahun sebelumnya.

Kala itu, banyak para ketua RT/RW yang mendadak mengundurkan diri dengan menyerahkan stempel RT/RW kepada kepala desa / kepala kelurahan gara-gara tidak kuat mendapat tekanan dari warganya yang tidak mendapatkan BLT. Semoga pemerintah pusat nantinya lebih memikirkan mekanisme terbaik yang paling aman dan minim permasalahan sekaligus memperhatikan nasib parangkat di tingkat paling bawah, seperti kepala desa / kepala kelurahan, perangkat desa dan para ketua RT/RW yang langsung bersinggungan dengan warganya, utamanya yang berkaitan dengan jaminan keamanan saat terjadi permsalahan yang diakibatkan dari adanya bagi-bagi kartu sakti.

E.     Dampak positif dan negative

Dampak positif

Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, Kamis 20 November 2014, mengatakan bahwa program Kartu Sakti ini berdampak positif pada meningkatkan rekening uang elektronik, atau e-money hingga empat kali lipat. "Dengan berbekal perangkat telekomunikasi bergerak (mobile), masyarakat unbanked akan mudah dan aman terhubung dengan layanan keuangan formal,". Dalam sepuluh tahun ke depan, LKD (Layanan Keuangan Digital) ditargetkan akan meningkatkan jumlah anggotanya hingga dua kali lipat.

Dengan perluasan agen LKD dan sinergi dengan program bantuan pemerintah, rekening uang elektronik teregistrasi akan naik hingga empat kali lipat dari saat ini. Saat ini, LKD hanya menjangkau 20 persen penduduk biasa. Selain itu, BI mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan bantuan tunai Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) melalui rekening elektronik dalam Kartu Keluarga Sejahtera yang diluncurkan pada awal November 2014 lalu. Langkah tersebut. dinilai sebagai salah satu terobosan dalam mendorong penggunaan digital payment. Kebijakan ini merupakan terobosan besar dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi perekonomian, sekaligus merangkul masyarakat yang terhubung dengan layanan keuangan formal.

BI memang mendorong penggunaan transaksi non tunai. Dalam kerangka keuangan inklusif, penggunaan pembayaran dengan uang elektronik menjadi batu pijakan pertama untuk menghubungkan masyarakat yang tidak terjamah perbankan dengan sistem keuangan formal. Hal ini menjadi kritikal untuk membuka akses layanan keuangan formal kepada masyarakat lapisan terbawah yang tidak mengenal layanan perbankan.

Dampak negatif

Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono berpendapat program kartu sakti Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hanya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Tony yang juga Komisaris Bank Permata menilai pemberian dana bantuan langsung sebagai kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya membuat masyarakat malas bekerja.“Kebijakan yang sama pernah dilakukan Pemerintah Yunani, dan hasilnya angka pengangguran disana naik 27 persen," ujar Tony di Jakarta, Rabu (12/11).  

Berbagai kalangan setuju subsidi BBM diturunkan dan dialokasikan ke anggaran sosial lainnya, namun jangan sampai hal tersebut membuat masyarakat Indonesia tidak produktif. Sebab pada hakekatnya pengalokasian dana subsidi BBM ke sektor lain  untuk meningkatkan daya beli masyarakat bukan malah memanjakan masyarakat dan membiarkan masyarakat terus-terusan mengemis kepada pemerintah saat terjadi krisis. Selain menambah penganguran dan membuat masyarakat Indonesia menjadi malas, program Kartu Sakti tersebut juga menambah masalah lama yang tak pernah terselesaikan. Yaitu terjadinya kasus korupsi dengan modus penggandaan data penerima Kartu Sakti seperti yang terjadi di kecamatan larangan baru-baru ini.

PENUTUP

Kesimpulan

"Program BLT atau Kartu Sakti (KIP,KIS,KSS) mendidik mental masyarakat menjadi pengemis,". Mungkin pernyataan tersebut sudah cukup jelas untuk mewakili keadaan masyarakat sekarang ini. Tujuan Pemerintah mengeluarkan program BLT ataupun Kartu Sakti Presiden Jokowi sejatinya adalah untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin yang lebih layak dan membuktikan bahwa pemerintah tidak pangku tangan dalam hal penanganan masalah kemiskinan. Namun pada prakteknya, program tersebut belum sepenuhnya membantu mengentaskan masalah kemiskinan di Negara kita ini. Bedasarkan fakta yang didapat di lapangan kebijakan tersebut terbukti bahwa program Kartu Sakti yang dikelurkan Presiden Jokowi kurang efektif dan hanya membuat masyarakat menjadi malas untuk bekerja.

Secara konseptual bantuan langsung untuk rakyat miskin (Kartu Sakti) jelas tidak feasible untuk dilaksanakan karena banyak mengandung kelemahan fundamental. Kartu sakti dan sejenisnyapun hanya sekedar memenuhi kebutuhan sesaat, karena dana tidak dipakai untuk kebutuhan produktif sehinga tidak berkelanjutan. Oleh karena itu Pemerintah disarankan untuk meninjau ulang konsep dari program Kartu Sakti tersebut agar uang Negara tidak terbuang sia-sia.

Saran

Dari data yang di kumpulkan, penulis mempunyai beberapa alternatif kebijakan antara lain sebagai berikut:

1.      Seharusnya pemerintah lebih memilih proyek padat karya untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

2.      Pemberian kredit usaha kepada masyarakat miskin tanpa bunga yang disertai dengan pengawasan dalam penggunaannya serta pembimbingan dalam hal melakukan usaha.

3.      Membuat kebijakan yang lebih bersentuhan dengan masyarakat, misalnya penyediaan pendidikan dengan murah dan kesehatan yang terjangkau tanpa syarat dan tanpa birokrasi yang bebelit-belit.

4.      Kebijakan program pasar murah setiap minggunya yang diperuntukan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

5.      Memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok masyarakat miskin agar mampu membuka usaha sendiri serta pemberian modal usaha dengan sistem bagi hasil.

Jika semua poin diatas bisa dilaksanakan, dan pemerintah bisa lebih pintar dalam mengalokasikan dana subsidi untuk rakyat maka penulis berkeyakinan bahwa perekonomian Indonesia akan menjadi lebih baik lagi, angka kemiskinan menurun, dan juga angka pengangguran berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Banawiratma,J.B. “Berteologi Sosial Lintas Ilmu; Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman”. Jogjakarta. Kanisius, 1993.

“Dampak Psikososial Bantuan Langsung Tunai (BLT)” Artikel diambil dari internet pada 14 August 2015 melalui  : http://www.sinar-harapan.co.id/203/makalah-essai/2007.

Indra J. Pilliang, “Bantuan Langsung Tunai (BLT), Gratis Namun Dilematis”. Artikel diambil dari internet pada 14 Agustus 2015 melalui : http://fenomenabltbagimasyarakatmiskin.blogspot.com/.

“Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Pro Rakyat”, Artikel diambil dari internet pada 14 Agustus 2015 melalui : http://www.forumteologi.org/2836/blt-kemiskinan/2008.

Triawan, aldi. 2012. Bantuan langsung tunai. Artikel diambil dari internet pada 14 Agustus 2015 melalui: http://aldi-triawan.blogspot.com/2012/04/bantuan-langsung-tunai-blt.html.

“sisi negative bantuan langsung tunai”. Artikel diambil dari internet pada 15 Agustus 2015 melalui : http://pinterdw.blogspot.com/2012/03/sisi-negatif-bantuan-langsung-tunai.html.

“FENOMENA BLT BAGI MASYARAKAT MISKIN”. Artikel diambil dari internet pada 15 Agustus 2015  melalui : http://fenomenabltbagimasyarakatmiskin.blogspot.com/.

“kartu Sakti JOKOWI Bisa Timbulkan Masalah Baru”. Artikel diambil dari internet pada 15 Agustus 2015 melalui : http://www.kompasiana.com/abd.ghofaralamin/kartu-sakti-jokowi-bisa-timbulkan-masalah-baru_54f3f4047455139d2b6c8235.

“JOKOWI Luncurkan KIS, KIP, KSS “.Artikel diambil dari internet pada 16 Agustus 2015 melalui : http://www.jambiekspres.co.id/berita-18949-jokowi-luncurkan-kis-kip-kks.html.

“Cara Mendapatkan Kartu Sakti Presiden”.  Artikel diambil dari internet pada  16 Agustus 2015 melalui : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/15402841/Ini.Cara.Mendapatkan.Kartu.Sakti.Presiden.Jokowi.

“Ketidak Efektifan dan Efesiensi BLT”. Artikel diambil dari internet pada 16 Agustus 2015 melalui : http://kholidaaisyah.blogspot.com/2014/01/bantuan-langsung-tunai-blt.html.

“Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kondisi Ekonomi Sosial Masyarakat”. Artikel diambil dari internet pada 16 Agustus 2015 melalui : http://uttyutty.blogspot.com/2009/11/karya-ilmiah.html.

“Analisis Opini Publik Terhadap BLT”. Artikel diambil dari internet pada 18 Agustus 2015 melalui : http://makalahdede008ip.blogspot.com/2013/01/makalah-opini-publik-blt.html.

“Trio KIP, KIS, KSS Beda Dibanding BLT di Era SBY”. Artikel diambil dari internet pada 18 Agustus 2015 melalui : http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/03/313704/trio-kip-kis-kks-beda-dibanding-blt-era-sby.

“Kartu Sakti JOKOWI-JK Lanjutan Program Terdahulu”. Artikel diambil dari internet pada  19 Agustus 2015 melalui : http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/menko-pmk-kartu-sakti-jokowi-jk-lanjutkan-program-terdahulu.

“Mengenal Lebih Jauh Kartu Sakti JOKOWI”. Artikel diambil dari internet pada 19 Agustus 2015 melalui: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/04/314200/mengenal-lebih-jauh-kartu-sakti-jokowi.