EKONOMI PEMBANGUNAN

  DISTRIBUSI PENDAPATAN

Konsep Dan Teori Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemerataan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu :
  1. 1.   Ditribusi Ukuran
          Distribusi pendapatan perseorangan ( personal distribution of income ) atau distribusi ukuran pendapatan ( size distribution of income ) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga.Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan.
          Lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) juga diabaikan. Bila si X dan si Y masing-masing menerima pendapatan yang sama per tahunnya, maka kedua orang tersebut langsung dimasukkan ke dalam satu kelompok atau satu kategori penghasilan yang sama, tanpa mempersoalkan bahwa si X memperoleh uangnya dari membanting tulang selama 15 jam sehari, sedangkan si Y hanya ongkang-ongkang kaki menunggu bunga harta warisan yang didepositokannya. Berdasarkan pendapatan tersebut , lalu dikelompokkan menjadi lima kelompok, biasa disebut kuintil ( quintiles ) atau sepuluh kelompok yang disebut desil ( decile ) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya di hitung berapa % dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok, dan bertolak dari perhitungan ini mereka langsung memperkirakan tingkat pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat atau negara yang bersangkutan.
  1. 2.  Kurva Lorenz
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.




  1. 3.      Indeks atau Rasio Gini
Gini ratio merupakan alat ukur yang umum dipergunakan dalam studi empiris, yaitu dengan formula:

                           1             n    n
           Gini =  ———-   å  å ½yi   –  yj ½
                        2n2 – y       I=1 j=1
  Sumber: Tulus Tambunan (2003)
Nilai  Gini  antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai  Gini  maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.
Namun dalam studi studi empiris terutama dalam single country, ternyata kemiskinan tidak identik  dengan kesejahteraan. Artinya ukuran ukuran diatas belum mencerminkan tingkat kesejahteraan. Studi yang dilakukan oleh Ranis (1977) dalam Tulus Tambunan (2003) mengemukakan bahwa di Republik Cina dan Ravallion dan Datt (1996) dalam Tulus Tambunan (2003) mengemukakan bahwa di India, menunjukkan kedua negara tersebut dilihat dari ti ngkat pendapatan per kapita maupun ukuran  Gini  ( Gini  ratio) menunjukkan tingkat kemikskinan yang cukup parah. Namun dilihat dari tingkat kesejahteraan, kedua negara tersebut masih lebih baik dari beberpa negera Amerika Latin yang mempunyai tingkat  Gini ratio rendah dan tingkat pendapatan perkapita tinggi. Ranis, Ravallion dan Datt memasukan faktor seperti tingkat kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, hak mendapatkan informasi, layanan kesehatan yang mudah dan murah, perasaan aman baik dalam mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja, dan lain lain.
Intinya adalah dalam mengukur kemiskinan, banyak variabel non keuangan yang harus diperhatikan. Variabel keuangan (tingkat pendapatan) bukanlah satu satunya variabel yang harus dipakai dalam menghitung kemiskinan.
Namun kalau pengambil keputusan, lebih menitikberatkan pada cross variable study dalam mengatasi masalah kemiskinan, maka berarti kemiskinan akan diatasi dengan cara meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang luas.
  1. 4.      Kriteria Bank Dunia
Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat apabila 40% penduduk miskin menikmati antara 12-17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan rendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak dan distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata.

  1. 5.      Hipotesis Kuznets
Data data ekonomi periode 1970 – 1980, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi  pendapatan terutama di LDS (Less Developing Countries), terutama di negara negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, seperti Indonesia, menunjukan seakan akan korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan produk domestik bruto, atau semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, maka  semakin besar  perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Bahkan studi yang dilakukan di negara negara Eropa Barat, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak atau justru membuat ketimpangan antara  kaum miskin dan kaum kaya semakin melebar. Jantti (1997) dalam Tulus Tambunan (2003) mengemukakan bahwa fenomea tersebut timbul karena adanya perubahan suplly of labor (masuknya buruh murah dari Turki, atau negara Eropa Timur kedalam pasar buruh di Eropa Barat).            Berdasarkan fakta tersebut, muncul pertanyaan: mengapa terjadi trade-off antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi dan untuk berapa lama?  Kerangka pemikiran ini yang melandasi Hipotesis Kuznets. Yaitu, dalam jangka pendek ada korelasi positip antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan kesenjangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Artinya, dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan, namun dalam jangka panjang  peningkatan pendapatan  akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Fenomena ini dikenal dengan nama “Kurva U  terbalik dari Hipotesis Kuznets”.  
Namun,  hipotesis Kuznets ini mulai dipertanyakan. Beberapa studi yang mengambil data time series membuktikan bahwa dalam beberapa negara yang masih bertumpu pada sektor pertanian (rural economy) menunjukan hubungan negatif. Ini berarti bertolak belakang dari hipotesis Kuznets.
Pemahaman atas variabel variable tersebut akan membuktikan bahwa negara pertanian tidak identik dengan kemiskinan atau mungkin lebih tepatnya adalah kesejahteraan pun bisa meningkat di negara-negara yang berbasis pertanian.
  1. 6.      Indeks Theil
 Digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar individu di dalam provinsi dan ketimpanan pendapatan antar provinsi. Untuk megukurnya digunakan rumus sebagai berikut:
Theil = Σi Σj (Y ij/Y)1n(Ŷij /Ŷ)
Sumber : Tulus Tambunan (2003
Keterangan:
Y ij = Total pendapatan di prvinsi i, grup j
Ŷij  = Rata-rata pendapatan per kapita di provinsi i, grup j
Ŷ = Total pendapatan nasional


 TUGAS BISA HUB 081902465337

EKONOMI PEMBANGUNAN 04

STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI


STRATEGI UPAYA MINIMUM KRITIS (CRITICAL MINIMUM EFFORT)
·         Menaikkan pendapatan perkapita pd tingkat pembangunan berkesinambungan (SUSTAINABLE) : terjadi laju pertum,buhan penduduk (HARVEY LEIBSTEIN).
·         Setiap ekonomi tergantung HAMBATAN & RANGSANGAN.
     Hambatan : menurunkan pendapatan perkapita dari tingkat sebelumnya
     Rangsangan : menaikkan pendapatan perkapita

  PERTUMBUHAN PENDUDUK FUNGSI DARI PENDAPATAN PERKAPITA
·         Pendapatan naik, meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Hanya pada titik tertentu, jika melampaui titik tsb, kenaikan pendapatan perkapita menurunkan tingkat kesuburan. Dan ketika pembangunan mencapai tahap maju, maka laju pertumbuhan penduduk turun (LEIBSTEIN).
·         Dengan kenaikan pendapatan perkapita, keinginan memperoleh anak semakin berkurang. Spesialisasi meningkat dan Mobilitas ekonomi & sosial ; kenyataan mengurus anak sangat sulit dan mahal. Maka laju pertumbuhan penduduk KONSTAN dan menurun (TESIS KAPILARITAS SOSIAL DUMONT).

Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan pendapatan perkapita dari pelaksanaan Upaya Minimum Kritis :
1.      Skala disekonomis internal ;
akibat tidak dapat dibaginya faktor produksi.
2.      Skala disekonomis external ;
akibat ketergantungan eksternal, hambatan budaya dan kelembagaan di negara berkembang.

AGEN PERTUMBUHAN
1.  Pengusaha
2.  Investor
3.  Penabung
4.  Inovator

 Kegiatan tersebut membantu pertumbuhan sehingga memunculkan :
1.     Kewiraswastaan
2.     Peningkatan sumber pengetahuan
3.     Pengembangan keterampilan produktif masyarakat
4.     Peningkatan laju tabungan dan investasi

RANGSANGAN PERTUMBUHAN
1.   Rangsangan ZERO-SUM
     Tidak meningkatkan pendapatan nasional tetapi bersifat upaya distributif
·             Kegiatan bukan dagang ; posisi monopolistik, kekuatan politik & prestise sosial
·             Kegiatan dagang , tidak menambah sumber agregat
·             Kegiatan spekulatif, memboroskan sumber kewiraswastaan yang langka
·             Kegiatan tabungan netto ; nilai sosial nibil / lebih rendah dari privatnya.

2.  Rangsangan POSITIVE-SUM
     Menuju pada pengembangan pendapatan nasional

Dalam ekonomi terbelakang, ada pengaruh bersifat anti perubahan yang menekan pendapatan perkapita :
1.     Kegiatan usaha ZERO-SUM, pembatasan peluang ekonomi
2.     Tindakan konservatif para buruh yg terorganisir menentang perubahan
3.     Perlawanan thd gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengtahuan
4.     Kenaikan pengeluaran konsumsi mewah pribadi / publik ; tidak produktif
5.     Pertumbuhan penduduk & Angkatan buruh.

Upaya minimum kritis mengatasi pengaruh perekonomian terbelakang agar laju pertumbuhan ekonomi merangsang POSITIVE-SUM menjadi lebih besar dari ZERO-SUM, shg pendapatan perkapita naik, tabungan & investasi naik, yaitu :
1.      Ekspansi agen pertumbuhan
2.      Sumbangan masyarakat terhadap per unit modal naik seiring rasio modal output turun.
3.      Berkurangnya keefektifan faktor-faktor penghambat pertumbuhan
4.      Penciptaan kondisi lingkungan dan sosial ; mobilitas ekonomi dan sosial naik.
5.      Peningkatan spesialisasi dan perkembangan sektor sekunder dan tersier.


STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG
Para ekonom Teori Dorongan Besar-Besaran (BIG PUSH THEORY)
Yaitu pembangunan di berbagai jenis industri secara bersamaan (SIMULTANEOUS) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar. Diperlukan keseimbangan antara DEMAND & SUPPLY.

TUJUAN UTAMA : menciptakan jenis industri yang berkaitan erat satu dengan yang lain sehingga setiap industri memperoleh EKSTERNALITAS EKONOMI sebagai akibat INDUSTRIALISASI.

Menurut REINSTEIN-RODAN, pembangunan industri besar-besaran menciptakan 3 macam eksternalitas ekonomi, yaitu :
1.  Yang diakibatkan oleh perluasan pasar
2.  Karena industri yang sama letaknya berdekatan
3.  Karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut.

SCITOVSKY : Eksternalitas : jasa-jasa yg diperoleh dengan cuma-cuma oleh suatu industri dari satu atau beberapa industri.


STRATEGI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG (ALBERT O. HIRSCHMAN dan PAUL STREETEN)
Pola yang lebih cocok untuk mempercepat pembangunan di negara yang sedang berkembang, karena :
1.      Secara historis pembangunan ekonomi coraknya tidak seimbang
2.      Mempertinggi efesiensi penggunaan Sumber daya tersedia
3.      Pembangunan tak seimbang menimbulkan KEMACETAN (BETTLENECKS) yaitu gangguan dlm proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong pembangunan selanjutnya.

Pembangunan tak seimbang antara sektor prasarana & sektor produktif
Cara pengalokasian sumber daya ada 2 bagian :
1.  Cara pilihan pengganti (SUBSTITUTION CHOICES)
     Menentukan proyek yang harus dilaksanakan
2.  Cara pilihan penundaan (POSTPONEMENT CHOICES)
     Menentukan urutan proyek yang harus didahulukan pelaksanaannya.

HIRSCHMAN : Menganalisis alokasi sumber daya sektor prasarana (Social Everhead Capital = SOC) dengan sektor produktif yang menghasilkan barang kebutuhan masyarakat (Directly Productive Activities = DPA). terdapat 3 pendekatan :
1.  Pembangunan yang seimbang antar kedua sektor
2.  Pembangunan tidak seimbang dimana sektor prasarana lebih ditekankan.
3.  Pembangunan tidak seimbang dimana sektor produktif lebih ditekankan.

Kegiatan ekonomi mencapai efisien dan optimal, jika :
1.      Sumber daya dialokasikan DPA dan SOC, pada tingkat produksi maksimum
2.      Pada tingkat produksi tertentu, jumlah sumber daya digunakan DPA sedangkan SOC jumlahnya menurun.

PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG DALAM SEKTOR PRODUKTIF
Mekanisme pendorong pembangunan (INDUCEMENT MECHANISM) ada 2 :
1.     Pengaruh keterkaitan ke belakang (Backward Linkage Effects)
Tingkat rangsangan yg diciptakan pembangunan industri terhadap perkembangan industri yang menyediakan input bagi industri tsb.
2.     Pengaruh keterkaitan ke depan (Forward Linkage Effects)
Rangsangan yg diciptakan oleh pembangunan industri thd perkembangn industri yg menggunakan produk industri yang pertama sbg input mereka.

Berdasarkan pada tingkat keterkaitan antar industri, ada 2 golongan :
1.  Industri SATELIT (SATELITY INDUSTRY)
     -    Lokasi berdekatan dgn industri induk mempertinggi efisiensi
     -    Input utama berasal dari produk industri induk
     -    Besarnya industri tidak melebihi industri induk.
2.  Industri NON SATELIT (NON SATELITY INDUSTRY)

CHENERY & WATANABE * Penggolongan industri ada 4 golongan :
1.  Industri barang setengah jadi
2.  Industri barang jadi
3.  Industri barang setengah jadi sektor primer
4.  Industri barang jadi sektor primer.


TUGAS BISA HUB 081902465337

INISIASI 5 EKONOMI PEMBANGUNAN 04 UT SEMESTER 8

Masalah Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pertumbuhan Penduduk di NSB
Negara sedang berkembang mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.
Ada tiga ciri pokok yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan di Indonesia dewasa ini yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu diturunkan, penyebaran penduduk antardaerah yang kurang merata, dan kualitas kehidupan penduduk yang perlu ditingkatkan.
Rasio ketergantungan  merupakan salah satu indikator demografi yang penting.  Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu Negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut umur, yaitu rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua. Rasio ketergantungan muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15-64 tahun, sedang rasio ketergantungan tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun. Semakin tingginya rasio persentase ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Untuk Indonesia pada tahun 2005 angka beban tanggungan besarnya 51,92. Ini berarti tiap-tiap 100 penduduk umur produktif harus menanggung 51,92 penduduk yang tidak produktif. Besarnya golongan umur anak-anak, yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi karena sebagian dari pendapatan terpaksa harus dikeluarkan untuk keperluan sandang dan pangan bagi mereka yang merupakan beban tanggungan penduduk itu. Masalah kependudukan lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antardaerah maupun antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan, serta antarsektor.
Teori Perangkap Penduduk Malthus
Dalam tulisannya yang berjudul Essay on the Principle of Population, mengemukakan konsep hasil yang semakin menurun (concept of diminishing returns) yaitu pertumbuhan penduduk suatu negara tumbuh menurut deret ukur dan hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena  itu Malthus berkeyakinan bahwa satu-satunya cara untuk menghapuskan tingkat kehidupan yang rendah atau “kemiskinan absolute” adalah dengan menganjurkan masyarakat untuk “menahan hawa nafsu” (moral restraint) dan membatasi jumlah keturunannya.
Para ekonom modern memberi nama gagasan Malthus ini sebagai perangkap penduduk pada tingkat keseimbangan rendah (low level equilibrium population trap) atau lebih dikenal sebagai teori perangkap penduduk dari Malthus. Model ini merupakan teori sederhana yang melukiskan hubungan antara pertumbuhan poenduduk dan pembangunan ekonomi.
Teori Transisi Kehidupan
Teori Transisi kependudukan (demographic transition) berusaha untuk menjelaskan tentang mengapa semua negara yang pada masa sekarang dapat dikategorikan sebagai negara-negara maju, kurang lebih melalui tiga tahapan dalam sejarah kependudukan modern.
Tahap I, negara-negara mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat lambat karena laju tingkat kelahiran hampir sama dengan laju tingkat kematian.
Tahap II,  terjadinya modernisasi, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kematian dan secara perlahan menaikkan tingkat harapan hidup, pertumbuhan penduduk menjadi meningkat.
Tahap III, terjadi pada saat kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh modernisasi dan pembangunan menyebabkan tingkat kelahiran menurun seimbang dengan tingkat kematian sehingga pertumbuhan penduduknya relatif kecil atau bahkan tidak tumbuh sama sekali.

Migrasi dan Pengangguran
Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah tertentu ke daerah lainnya, migrasi dipengaruh banyka faktor dan kompleks, yaitu
a.       Faktor-faktor sosial, termasuk hasrat para migran untuk keluar dari kendala-kendala tradisional dari organisasi-organisasi
b.      Faktor-faktor fisik, termasuk iklim dan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor
c.       Faktor-faktor demografis, termasuk penurunan tingkat kematian dan bersamaan dengan itu   tingkat pertumbuhan penduduk perdesaan yang sangat tinggi.
d.      Faktor-faktor budaya, termasuk adanya hubungan “keluarga besar” (extended family) dan adanya anggapan tentang “gemerlapnya kehidupan kota”
e.      Faktor-faktor komunikasi yang dihasilkan oleh  perbaikan transportasi, sistem pendidikan yang berorientasikan kepada perkotaan, dan dampak modernisasi dari pengenalan radio, televisi dan bioskop.
Secara umum, karakteristik para migran dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu Karakteristik demografis, karakteristik pendidikan dan karakteristik ekonomi

Teori-teori tentang proses migrasi
1.       Teori Lewis
Dalam model Lewis, perekonomian dibagi menjadi 2 sektor yaitu sektor tradisional yang ditandai oleh produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah atau bahkan nol, dan sektor modern dimana tenaga kerja dari sektor subsisten berpindah secara perlahan. Titik perhatian utama model ini adalah proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tingkat kesempatan kerja (employment) di sektor modern.
2.       Teori Migrasi Todaro
Model ini merumuskan bahwa migrasi berkembang karena adanya perbedaan-perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dan yang terjadi di perdesaan dan di perkotaan. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa para migran memperhatikan berbagai kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka dan memilih salah satu yang dapat memaksimumkan manfaat yang mereka harapkan dari bermigrasi tersebut.

Masalah Pengangguran
Macam-macam pengangguran
Menurut Edwards (1974) di dalam Todaro & Smith (2003) beberapa  dimensi pengangguran antara lain:
1.       Waktu
2.       Intensitas pekerjaan
3.       Produktivitas
Berdasarkan kriteria tersebut Edwards ,membedakan 5 bentuk pengangguran yaitu:
a.       Pengangguran terbuka
b.      Setengah menganggur (underemployment)
c.       Tampaknya bekerja, namun tidak bekerja secara penuh
d.      Tenaga kerja yang lemah (impaired)
e.      Tenaga kerja yang tidak produktif

Hubungan antara Pengangguran, Kemiskinan, dan Ditribusi Pendapatan
Pemberian upah yang memadai dan menyediakan kesempatan-kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin merupakan salah satu mekanisme pokok dalam mengurangi kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu peningkatan kesempatan kerja merupakan unsur yang paling esensial dalam setiap strategi pembangunan yang menitikberatkan kepada penghapusan kemiskinan.

Hubungan antara Pengangguran dan Pertumbuhhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan sebuah skema pengurangan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan menciptakan pertumbuhan output sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengejar kapasitas output yang meningkat itu.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja baru guna mengurangi angka pengangguran yang terus bertambah. Dalam jangka panjang, relatif rendahnya daya serap tenaga kerja di Indonesia ini dapat memicu timbulnya  permasalahan yang lebih rumit dan kompleks, terutama permasalahan sosial dan ekonomi. Besarnya potensi permasalahan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi mengikuti rendahnya daya serap tenaga kerja, antara lain:
a.       rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
b.      rendahnya kemampuan daya beli (purchasing power) masyarakat
c.       meningkatnya jumlah pengangguran
d.      meningkatnya arus migrasi (desa-kota)
e.      adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah


TUGAS BISA HUB 081902465337

INISIASI 4 EKONOMI PEMBENGUNAN 04 UT SEMESTER 8

INISIASI 4

KEMISIKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Menurut para ahli, kemisikinan itu bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek.  Kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kemisikinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas, 2002).

Masyarakat miskin selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar yaitu ketidakmampuan dalam:
1)Melakukan kegiatan usaha produktif
2)Menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi;
3)Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif;
4)Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.


Penyebab kemiskinan
Kemiskinan selain ditimbulkan  oleh hal yang bersifat ilmiah dan kultural, dapat juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijkaan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, disamping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat, ternyata kemiskinan juga berkaitan dengan kepemilikian atas faktor produksi, produktivitas, dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri, serta berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan.

1.Kemiskinan Absolut
Kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum melalui pendapatan yang diperolehnya.
2.Kemiskinan Relatif
Kemiskinan yang diakibatkan oleh keadaan dari lingkungan orang yang bersangkutan. Garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakat berubah.


Strategi/Kebijakan Pengentasan Kemisikinan
1.Pengembangan SDM
Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia.
2.Pembangunan Pertanian dan Perdesaan
Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Adanya revolusi teknik dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi;  program pemerintah untuk meningkatkan produksi tanaman keras dan pembangunan kawasan luar Jawa melalui pembangunan pertanian di daerah-daerah transmigrasi.
3.Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
LSM-LSM dapat menaikkan peran yang lebih besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Keterlibatan aktif dari LSM dalam program-program pemerintah cenderung untuk meningkatkan “penerimaan” masyarakat perdesaan terhadap program-program pemerintah dan pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Di Negara yang tingkat GNP dan pendapatan per kapitanya rendah, semakin timpang distribusi pendapatan maka permintaan agregat akan semakin dipengaruhi oleh perilaku konsumsi orang-orang kaya, biasanya proporsi pengeluarannya lebih banyak untuk barang mewah daripada kebutuhan pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan kelompok miskin semakin menderita.

Adelman dan Morris (1973) mengemukakakn delapan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang, yaitu:
1.Pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita
2.Inflasi di mana pendapatan atas uang bertambah, namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertambahan produksi barang-barang.
3.Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4.Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive) sehingga persentase pendapatan dari tambahan modal lebih besar dari pada persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga angka pengangguran pun bertambah.
5.Rendahnya mobilitas sosial.
6.Pelaksanaan kebijakan industri subtitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang hasil industri guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7.Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat adanya ketidakelastisan permintaan terhadap barang-barang ekspor NSB.
8.Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan, industri rumah  tangga.


Kurva Lorenz
Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang diterima, misalnya dalam setahun, kurva ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan perorangan. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (kemerataan sempurna) maka semakin tinggi pula derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan.

Koefisien Gini
Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan semmpurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar di mana kurva Lorenz tersebut berada.

Hipotesis Kuznets
Fenomena hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan pertama kali diperkenalkan oleh Simon Kuznets sekitar 50 tahun yang lalu. Analisis Kuznets ini menggunakan pendekatan test cross-section country, dimana analisis ini dilakukan di banyak negara pada satu titik waktu tertentu, bukan membahas satu negara dalam kurun waktu yang panjang.
Dalam analisisnya, Kuznets menemukan relasi antara tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang berbentuk U terbalik, yang menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Namun, pada tahap berikutnya, distribusi pendapatan tersebut akan membaik seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

Indeks Wiliamson
Salah satu indikator yang biasa dan dianggap cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah adalah indeks ketimpangan daerah yang dikemukakan Jeffrey G. Wiliamson (1965). Wiliamson mengemukakan model Vw (indeks tertimbang atau weighted index terhadap jummlah penduduk) dan Vuw (tidak tertimbang atau unweighted index) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu.

The Kian Wie dalam tulisannya yang berjudul Pemerataan Kemiskinan, dan Ketimpangan (1981), mengemukakan 3 aspek pokok dalam proses distribusi pendapatan, sebagai berikut:
1.Distribusi Harta (Aset)
Pada dasarnya, ketimpangan dalam distribusi pendapatan mencerminkan kepincangan dalam distribusi harta (asset), baik harta fisik maupun harta non fisik. Jika distribusi harta sangat menentukan distribusi pendapatan maka hal ini berarti bahwa upaya pemerataan pendapatan hanya dapat dikerjakan secara efektif melalui upaya pemerataan distribusi harta, baik harta fisik maupun non fisik.
2.Strategi Pembangunan
Strategi pembangunan di berbagai NSB lebih banyak mementingkan laju pertumbuhan ekonomi dan kurang mementingkan pemecahan efektif mengenai masalah pemerataan pendapatan dan kemiskinan. Hal ini tidaklah terlalu mengherankan karena strategi pembangunan yang ditempuh di sebagian besar NSB secara sadar atau tidak sadar cenderung bersifat diskriminatif terhadap golongan penduduk yang berpendapatan rendah.
Perlu adanya  perbaikan-perbaikan dalam upaya perencanaan pembangunan agar efek-efek negatif dari setiap program pembangunan dapat diminimalisasi.

3.Kebijakan Fiskal

Disamping strategi pembangunan yang terkadang bersifat regresif maka kebijakan fiskal (termasuk kebijakan perpajakan) ternyata sering pula bersifat regresif meskipun di atas kertas sistem perpajakannya bersifat progresif.  Oleh karena itu perlu adanya mekanisme perpajakan  yang lebih baik sehinga instrumen fiskal dapat digunakan sepenuhnya sebagai alat untuk mencapai tahap keadilan sosial dalam masyarakat.

YANG INGIN TANYA TENTANG TUGAS WA 081902465337

INISIASI 3 EKONOMI PEMBANGUNAN UT SEMESTER 8

LINGKARAN KEMISKINAN
Konsep lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty) ini pertama kali dikenalkan oleh Ragnar Nurkse dalam bukunya yang berjudul Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries (1953). Nurkse mengemukakan konsepnya tersebut sebagai sebuah landasan untuk menjelaskan tentang perlunya strategi pembangunan yang seimbang.
Lingkaran kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi dimana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.
Salah satu faktor yang diidentifikasi Nurkse sebagai penyebab timbulnya lingkaran kemiskinan adalah adanya hambatan dalam pembentukan modal yang tinggi.
Pada satu sisi,  pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan,  dan pada sisi lain pembentukan modal dipengaruhi oleh ada tidaknya faktor pendorong untuk kegiatan investasi. Menurut pandangan Nurkse,  ada dua jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi NSB untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat yaitu (1) dari segi penawaran modal; dan (2) dari segi permintaan modal.
Dalam analisisnya,  Nurkse menyatakan bahwa peningkatan pembentukan modal bukan hanya dibatasi oleh lingkaran kemiskinan,  namun juga oleh adanya efek pamer internasional (International demonstration effect).  Efek ini didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk meniru pola konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju. Konsep ini memandang bahwa perdagangan dengan negara-negara yang lebih maju akan memicu kenaikan konsumsi domestik atas barang-barang impor yang dinilai mempunyai kualitas dan spesifikasi produk yang lebih baik dari barang-barang lokal. Konsep ini memandang bahwa perdagangan dengan negara-negara yang lebih maju akan memicu kenaikan konsumsi domestik atas barang-barang impor yang dinilai mempunyai kualitas dan spesifikasi produk yang lebih baik daripada barang-barang lokal. Menurut konsep ini, kenaikan konsumsi domestik atas barang-barang impor dinilai akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai.
Richard Nelson (1956) mengemukakan sebuah konsep yang berkaitan dengan fenomena keterbelakangan NSB dan faktor-faktor penyebabnya.  menurutnya,  pada kondisi keseimbangan,  pendapatan per kapita,  laju tabungan serta laju investasi suatu negara berada pada tingkat yang rendah dan hal ini merupakan masalah klasik yang dialami oleh NSB.
Dalam analisisnya,  Nelson menggunakan tiga macam hubungan dalam menggambarkan perangkap ekonomi pada tingkat pendapatan rendah tersebut yaitu (1) pendapatan merupakan fungsi dari persediaan modal,  tingkat teknologi,  dan jumlah penduduk; (2) investasi tercermin pada modal yang tercipta dari tabungan dan berwujud tambahan persediaan faktor-faktor produksi; serta (3) dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah maka perubahan jangka pendek dari laju pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari perubahan tingkat kematian,  dan perubahan tingkat kematian itu merupakan akibat dari perubahan tingkat pendapatan per kapita.
STRATEGI UPAYA MINIMUM KRITIS
Harvey Leibenstein mengajukan sebuah tesis yang menyatakan bahwa sebagian besar NSB direkam oleh lingkaran setan kemiskinan yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuan ini adalah dengan melakukan suatu upaya minimum kritis (critical minimum effort) tertentu yang akan meningkatkan pendapatan per kapita pada tingkat dimana pembangunan yang berkesinambungan (sustainable) akan terjadi. secara lebih konkret, upaya minimum kritis dapat dipandang sebagai tingkat investasi minimum yang akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan riil berkesinambungan.
Tesis Leibenstein didasarkan pada kenyataan bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan fungsi dari laju pendapatan per kapita.  Laju pertumbuhan penduduk berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi.
Selain pertumbuhan penduduk,  ada beberapa beberapa faktor lain yang memerlukan penerapan upaya minimum kritis,  antara lain (1) skala disekonomis internal, yang timbul sebagai akibat tak dapat dibagikan faktor produksi; dan (2) skala disekonomi eksternal,  yang timbul sebagai akibat adanya ketergantungan eksternal,  hambatan budaya dan kelembagaan yang ada di NSB.
Leibenstein membedakan rangsangan pertumbuhan ke dalam dua jenis yakni (1) rangsangan zero-sum yang tidak meningkatkan pendapatan nasional namun hanya bersifat upaya distributif; dan (2) rangsangan positive-sum yang berarti terdapat upaya pengembangan pendapatan nasional.
Menurut Leibenstein,  hanya kegiatan positive-sum yang dinilai mampu menghasilkan pembangunan ekonomi. Namun, kondisi yang ada di NSB sering kali hanya mendorong pengusahanya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat zero-sum. Jadi, kegiatan zero-sum bukanlah kegiatan yang secara riil menciptakan pendapatan nasional,  namun hanya sekedar pemindahan likuiditas dari satu orang ke orang yang lain. Oleh karena itu, upaya minimum kritis itu harus cukup besar agar tercipta suatu iklim yang relevan bagi berlangsungnya rangsangan positive-sum.
STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG
Pembangunan seimbang dapat diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneuos) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain.  Selain itu, pembangunan seimbang  ini juga dapat diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor.  Strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga keseluruhan sektor akan tumbuh bersama. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran.
Pembangunan seimbang dapat pula didefinisikan sebagai usaha pembangunan yang bertujuan untuk mengatur program investasi sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan yang bersumber dari penawaran dan permintaan.
Menurut Rosenstein-Rodan,  ada tiga jenis syarat mutlak minimal dan ekonomi eksternal,  antara lain :
a)      syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi
b)      syarat mutlak minimal pada permintaan
c)      syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan

Kritik terhadap Strategi Pembangunan Seimbang
Berikut ini adalah sejumlah kritik yang diajukan beberapa pakar pembangunan tersebut,  sebagai berikut:
a)      Peningkatan biaya. Pendirian serentak sejumlah industri akan meningkatkan biaya modal dan biaya riil produksi.
b)      Tidak menaruh perhatian pada penurunan biaya. Kelemahan dasar teori ini adalah kurang adanya perhatian pada upaya-upaya penurunan biaya pada industri-industri yang sudah ada.
c)      Adanya kecenderungan hubungan yang bersifat subtitutif antar industri.
d)      Gagal sebagai teori pembangunan. Strategi pembangunan seimbang lebih berupa "perampasan hak" atas sektor industri lama oleh sektor industri baru.
e)      Di luar kemampuan NSB.  Jika suatu negara sudah mampu melaksanakan doktrin pembangunan seimbang maka negara tersebut bukanlah NSB lagi.
f)       Kelangkaan sumber daya di NSB. Masalah kelangkaan sumber daya selalu muncul dan mendera NSB. Strategi ini dinilai gagal memecahkan masalah kelangkaan sumber daya.
g)      Adanya dipromosikan pada faktor produksi di NSB. Kurang proporsionalnya faktor-faktor produksi yang mereka miliki.
h)      Investasi secara besar-besaran bukanlah sebuah solusi.
i)        Tidak mempertimbangkan faktor perencanaan.  Investasi secara serentak pada berbagai sektor memerlukan perencanaan,  pengarahan dan koordinasi oleh pemerintah.
j)        Menimbulkan eksternalitas negatif. 
STRATEGI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG
Menurut konsep ini, investasi seyogyanya dilakukan pada sektor yang terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi.
Pada dasarnya,  pembangunan tidak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Menurut Hirschman,  pola pembangunan tidak seimbang ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan,  antara lain:
  1. Secara historis,  proses pembangunan ekonomi yang terjadi mempunyai corak yang tidak seimbang.
  2. Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.
  3. Pembangunan tidak seimbang akan berpotensi untuk menimbulkan kemacetan (bootlenecks) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunannya,  namun hal tersebut dinilai akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.
Pembangunan tidak seimbang ini juga dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan di NSB karena negara-negara tersebut menghadapi masalah kelangkaan sumber daya.



 BAGI YANG INGIN BERTANYA TUGAS BISA HUB 081902465337

yang terbaik

No whatsapp jasa karya ilmiah Universitas Terbuka

Untuk no whatsapp nya ganti di 085293796340 Untuk testimoni ada di galeri. Untuk yg lain2 gak tak post krna sdh mulai di rame pembahasan ter...