INISIASI
1 (EKSI4207)
Pada Inisiasi 1 Tutorial Online, kita
akan membahas mengenai Akuntabilitas dan
Akuntansi Sektor Publik. Untuk memudahkan pemahaman Anda, Akuntabilitas dan
Akuntansi Sektor Publik yang akan dibahas secara rinci sebagai berikut :
1. Karakteristik Organisasi Sektor
Publik.
2. Good Government Gouvernance.
3. Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor
Publik.
4. Karakteristik Akuntansi Sektor
Publik.
1. Karakteristik Organisasi Sektor Publik.
Pernyataan Lynn (1974)
memberi gambaran mengenai hubungan antara warga negara dan pemerintah pada
organisasi pemerintahan, bahwa sumbangan masyarakat terhadap pemerintah,
seperti pajak, tidak ada hubungannya dengan secara langsung dengan jasa yang
diterima masysrakat pemerintah, demikian pula sebaliknya.
Karakteristik Organisasi Sektor Publik
menurut Mardiasmo yaitu :
Tujuan Untuk
mensejahterahkan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan
kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.
Aktivitas Pelayanan publik (publik
service) misal dalam bidang pendidikan, trnasportasi, penegakan hukum,
keamanan, kesehatan dan penyediaan pangan.
Sumber Pembiayaan Berasal dari dana masyarakat yang berujud pajak dan retribusi,
laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah
dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
Pola pertanggungjawaban Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui
lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kultur Organisasi Bersifat birokratis,
formal dan berjenjang. Penyusunan Anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam
perencanaan program. Penurunan program publik anggaran dipublikasikan untuk
dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan, akhirnya, disahkan oleh wakil
masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD, Stakeholder
dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para
kreditor, para investor, lembaga-lembaga Internasonal
2. Good Government Governance
Governance
dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik. Konsep good governance sudah lama menjadi
perbincangan di atmosfer Indonesia. Namun demikian, elaborasi dan pembumian ke
dalam bentuk reformasi yang holistik dan aplikatif belum ada. Hal ini tentunya
banyak hal yang mempengaruhi. Reformasi struktural menghendaki adanya perubahan
mendasar pada diri entitas yang bersangkutan. Seperti kita ketahui UNDP
mengajukan 9 (sembilan) prinsip sebagai karakteristik good governance yaitu: partisipasi, rule of law, transparansi,
responsiveness, consensus orientation, equity, efektifitas dan efisiensi,
akuntabilitas, strategic vision. Konsep good
governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik.
Tuntutan itu tidak mudah untuk dipenuhi. Hal ini perlu media dan proses untuk
memenuhinya. Bagaimana akuntansi sektor publik memenuhi hal tersebut?
3. Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor Publik
Menurut Mardiasmo,
Pengertian Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) dalam
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah
(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu :
1). Akuntabilitas Vertikal
Pertanggungjawaban Vertikal adalah
pertanggungjawaban atas pengelolaan kepada otoritas yang lebih tinggi atau
diatasnya.
2). Akuntabilitas Horizontal
Pertanggungjawaban Horizontal adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas/stakeholder.
Perbedaan akuntansi sektor publik dengan
akuntansi sektor swasta :
Pebedaan Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Swasta
Tujuan Kesejahteraan
Masyarakat Keuntungan
Organisasi Sektor publik Swasta
Keuangan Negara,
daerah dan Massyarakat Individual
4. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Transparansi dan
akuntabilitas merupakan tuntutan sebagian besar masyarakat kepada
lembaga-lembaga sektor publik dalam setiap aktivitas. Dari buku Anglo Amerika,
akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekasnisme akuntansi swasta yang
dberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Sebagai dampak
keberhasilan penerapan accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah
berubah. Definisi dari akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana
masyarakat, bukan indivual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi
sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan
swasta. Keluasaan wilayah publik tidak
hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya,
tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga public
tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan
pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah),
perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas,
organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM).
Jadi akuntansi sektor publik dapat
didefinisikan sebagai :
... mekanisme teknik dan anlisis
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga
tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN,
BUMD, LSM-LSM termasuk sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor
publik dan swasta.
Tujuan akuntansi pada organisasi sektor
publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu
operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara
tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan
pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil
operasi dan penggunaan dana public (American Accounting Association (1970)
dalam Glynn (1993)). Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan
penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas.
Dari buku Anglo Amerika, akuntansi
sektor publik diartikan sebagai mekasnisme akuntansi swasta yang dberlakukan
dalam praktik-praktik organisasi publik. Sebagai dampak keberhasilan penerapan
accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Definisi dari
akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyrakat. Keluasaan wilayah
publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada
di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi
lembaga-lembaga public tersebut.
Bagi anda yang belum paham betul materi
modul 1 ini, sekarang anda harus membaca kembali dengan teliti sekali atau
beberapa kali lagi (sampai anda paham betul) maksud modul 1 ini dan kemudian
anda membaca dengan seksama literature-literatur lain, yang membahas atau ada
kaitannya dengan ruang lingkup akuntabilatas dan akuntansi sektor publik, untuk
memperkaya pemahaman anda.
Referensi :
Baswir, Reridsond. (1998). Yogyakarta :
BPFE
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor
Publlik. Yogyakarta. Andi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar