akuntansi sektor publik

INISIASI 1 (EKSI4207)

Pada Inisiasi 1 Tutorial Online, kita akan membahas mengenai Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor Publik. Untuk memudahkan pemahaman Anda, Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor Publik yang akan dibahas secara rinci sebagai berikut :

1. Karakteristik Organisasi Sektor Publik.

2. Good Government Gouvernance.

3. Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor Publik.

4. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.

1.    Karakteristik Organisasi Sektor Publik.

Pernyataan Lynn (1974) memberi gambaran mengenai hubungan antara warga negara dan pemerintah pada organisasi pemerintahan, bahwa sumbangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak, tidak ada hubungannya dengan secara langsung dengan jasa yang diterima masysrakat pemerintah, demikian pula sebaliknya.

Karakteristik Organisasi Sektor Publik menurut Mardiasmo yaitu :

Tujuan Untuk mensejahterahkan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani. 

Aktivitas Pelayanan publik (publik service) misal dalam bidang pendidikan, trnasportasi, penegakan hukum, keamanan, kesehatan dan penyediaan pangan.  

Sumber Pembiayaan    Berasal dari dana masyarakat yang berujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

Pola pertanggungjawaban       Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kultur Organisasi Bersifat birokratis, formal dan berjenjang. Penyusunan Anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan, akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD, Stakeholder            dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga Internasonal  

2.    Good Government Governance

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik. Konsep good governance sudah lama menjadi perbincangan di atmosfer Indonesia. Namun demikian, elaborasi dan pembumian ke dalam bentuk reformasi yang holistik dan aplikatif belum ada. Hal ini tentunya banyak hal yang mempengaruhi. Reformasi struktural menghendaki adanya perubahan mendasar pada diri entitas yang bersangkutan. Seperti kita ketahui UNDP mengajukan 9 (sembilan) prinsip sebagai karakteristik good governance yaitu: partisipasi, rule of law, transparansi, responsiveness, consensus orientation, equity, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, strategic vision. Konsep good governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik. Tuntutan itu tidak mudah untuk dipenuhi. Hal ini perlu media dan proses untuk memenuhinya. Bagaimana akuntansi sektor publik memenuhi hal tersebut?

3.    Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo, Pengertian Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu :

1). Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan kepada otoritas yang lebih tinggi atau diatasnya.

2). Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas/stakeholder.

Perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta :

Pebedaan         Akuntansi Sektor Publik                     Akuntansi Sektor Swasta

Tujuan             Kesejahteraan Masyarakat                  Keuntungan

Organisasi       Sektor publik                                       Swasta

Keuangan        Negara, daerah dan Massyarakat        Individual

                

4.    Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Transparansi dan akuntabilitas merupakan tuntutan sebagian besar masyarakat kepada lembaga-lembaga sektor publik dalam setiap aktivitas. Dari buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekasnisme akuntansi swasta yang dberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Sebagai dampak keberhasilan penerapan accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Definisi dari akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat, bukan indivual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.  Keluasaan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga public tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai :

... mekanisme teknik dan anlisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM-LSM termasuk sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana public (American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993)). Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas.

Dari buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekasnisme akuntansi swasta yang dberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Sebagai dampak keberhasilan penerapan accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Definisi dari akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyrakat. Keluasaan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga public tersebut.

Bagi anda yang belum paham betul materi modul 1 ini, sekarang anda harus membaca kembali dengan teliti sekali atau beberapa kali lagi (sampai anda paham betul) maksud modul 1 ini dan kemudian anda membaca dengan seksama literature-literatur lain, yang membahas atau ada kaitannya dengan ruang lingkup akuntabilatas dan akuntansi sektor publik, untuk memperkaya pemahaman anda.

Referensi :

Baswir, Reridsond. (1998). Yogyakarta : BPFE

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publlik. Yogyakarta. Andi